RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 negara hadir membahas masa depan blockhain dan kripto di Asia, termasuk Indonesia. Pembahasan itu terjadi dalam konferensi kripto Everpoint di Bali.

Dalam konferensi, dibahas beberapa isu yang paling menekan pada industri, termasuk masa depan blockhain dan mata uang kripto di Indonesia, masa depan DAOs, serta potensi di balik CBDC dan stablecoins gelombang baru.

"Acara ini menandakan tahap signifikan untuk Bali dan Indonesia," tulis Everscale dalam siaran pers, Senin (16/5/2022).

Baca juga: Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI

Tercatat ada beberapa isu besar yang dihadapi industri blockhain dan mata uang kripto. Salah satunya yaitu komplikasi ekologi bitcoin dan bagaimana teknologi blockchain bisa bersatu dengan prinsip ESG (ekologi, sosial, dan prinsip tata kelola perusahaan), salah satunya soal DAO.

DAO adalah konsep baru yang diperkenalkan dengan blockchain tertentu seperti Ethereum, Solana, Everscale dan Polygon. DAOs membuat komunitas menjadi transparan dan desentralisasi dalam membuat keputusan. Saat ini, struktur DAO masih tahap pembentukan.

"DAOs telah membuat para partisipan untuk kolaborasi secara transparan dan mendistribusikan uang untuk tujuan tertentu. Kedepannya, sistem seperti ini dapat membantu pemerintah untuk memberantas korupsi pada setiap tingkat," sebutnya.

Indonesia Jadi Magnet Baru

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia membuat kemajuan pesat dalam bidang kripto dengan mengembangkan lingkungan dan infrastruktur yang memadai serta solusi legal untuk proyek blockhain.

Saat ini, ada 18 mata uang asing yang beroperasi resmi di Indonesia dan ada beberapa investment funds kripto yang sedang berproses.

Baca juga: Harga Kripto Anjlok, Investor Harus Bagaimana?

"Negara ini menjadi lokasi yang menarik untuk para pengembang teknologi dan pengusaha mata uang kripto dari seluruh penjuru dunia," sebut Everscale.

Di sisi lain, masa depan blockhain dan mata uang kripto di Indonesia menjadi topik populer di dalam diskusi perkembangan ekonomi.

Salah satu masalah utama kripto seluruh dunia adalah berubahnya kerangka regulasi tiap negara. Karena alasan itu, Indonesia mulai menjadi tempat yang aman untuk kripto.

Sementara dari perspektif regulasi, ada dua faktor yang berbeda, yakni regulasi pembuatan aset digital dan regulasi pertukaran aset digital.

Untuk produsen aset digital regulasinya masih relatif belum berkembang, siapapun yang memiliki sumber daya dan keinginan dapat menciptakan asetnya sendiri.

"Yang membantu adalah kemauan pemerintah untuk bekerja sama dengan proyek seperti ini, menawarkan registrasi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan lisensi OJK," sebutnya.

Untuk pertukaran kripto yang memfasilitasi perdagangan aset digital, regulasinya sudah cukup berkembang. Supaya bisa beroperasi dalam suatu negara, perdagangan kripto harus memiliki lisensi dan perizinan dari kementerian dan otoritas setempat.

Menurutnya, perkembangan regulasi di Indonesia membantu investasi aset digital menjadi lebih aman dan mudah. Hal ini pun bisa mengubah negara menjadi lingkungan yang menarik untuk memulai proyek baru.

"Ini adalah hal yang sangat masuk akal untuk melihat teknologi blockchain menjadi lebih dari sekedar instrumen finansial dan pendorong pada industri gaming. Menjadi terintegrasi menjadi sebuah real estate dan manajemen lahan, agrikultur, transportasi, ecommerce, dan induk pada berbagai sektor lain," tandasnya.

Baca juga: Tips Investasi Kripto di Tengah Kondisi Pasar yang Lesu