BPJS Kesehatan Diminta Tingkatkan Literasi Masyarakat tentang Asuransi Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan diminta terus meningkatkan literasi kepada masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Literasi masyarakat yang masih rendah dicerminkan dengan kurangnya loyalitas masyarakat terhadap program ini.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, sampai sekarang masih sering terdengar masyarakat mempertanyakan apa sebenarnya manfaat dari program JKN-KIS.

"Ini opini masyarakat, kalau disuruh memilih lebih baik tidak menjadi anggota JKN atau BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Godok Perubahan Tarif Layanan Kesehatan

Opini seperti ini memang tidak salah, karena aspek literasi JKN kepada masyarakat memang masih perlu ditingkatkan. Ini harus jadi program BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasioal (DJSN). Bagaimana meningkatkan literasi pemahaman masarakat terkait dengan JKN," kata dia dalam acara Launching dan Bedah Buku, Selasa (17/5/2022).

Ia menambahkan, literasi kepada masyarakat juga termasuk pengenalan aspek sosial dalam program JKN-KIS. Ia menjelaskan, masyarakat banyak yang belum tahu apa fungsi dan manfaat asuransi sosial. Menurut dia, banyak masyarakat merasa sudah membayar iuran setiap bulan tetapi tidak mendapat manfaat.

"Justru itu bagus, karena kalau tidak menggunakan manfaat berartikan itu dia dalam kondisi sehat. Saat tidak menggunakan manfaat berarti sehat. Masyarakat belum sadar itu," imbuh dia.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan perlu untuk meningkatkan pelayanan dan digitalisasi. Menurut dia, hal ini perlu diimplementasikan ke seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan sifatnya wajib.

Baca juga: BPJS Kesehatan Ternyata Tak Jamin Pelayanan Kesehatan Korban Begal, Tawuran, hingga Kekerasan Seksual

Ia bilang, hal ini bukan saja karena digitalisasi sesuai dengan protokol kesehatan terkait Covid-19, tetapi juga sesuai dengan era digital. Harapannya, dengan begitu transparansi pelayanan dapat tercapai.

"Jadi tidak ada lagi syak wasangka kalau pasien ditolak rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga masih sering mengeluhkan adanya antrean di rumah sakit. Hal ini membuktikan belum optimalnya pelayanan di FKTP dan FKTL," urai dia.

Perihal program kelas tunggal rawat inap atau kelas standar KRIS JKN, ia berkomentar program ini konon merupakan intervensi dari asuransi komersial.

"Dengan adanya KRIS JKN ini asuransi komersial mungkin mendapatkan angin yang lebih besar, yang mungkin pada saat BPJS Kesehatan dulu posisinya agak down," terang dia.

Ia bercerita, saat sedang mengunjungi salah satu RSUD diketahui pendapatan rumah sakit dari program non kelas ada di angka 48 persen. Sementara, ia katakan, sebanyak 62 persen sisanya masih disubsidi penuh oleh Pemerintah Kota, termasuk untuk gaji tenaga kesehatan.

Terakhir, ia berpesan untuk BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas baik secara infrastruktur maupun pelayanan. Dengan begitu, indeks kepuasan masyarakat dan peserta terus mengingkat.

"Angkanya memang terus mengalami peningkatan. Yang penting adalah paradigma bahwa pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan adalah pelayanan kelas dua harus ditepis. Sehingga jangan sampai muncul lagi keluhan masyarakat yang merasa dinomorduakan atau didiskriminasi. Keluhan tersebut harus ditepis bersama," tandas dia.

Baca juga: Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Apa Saja?