Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Kompas.com - 18/05/2022, 15:49 WIB

Ade Miranti Karunia,

Aprillia Ika

Tim Redaksi

Ade Miranti Karunia

Penulis

Aprillia Ika

Editor

Lihat Foto

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui ketika pemerintah menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel pada 2020, saat itu para pengusaha yang bermain dalam usaha tersebut merugi termasuk dirinya.

"Di 2020, ketika kita menyetop nikel, waktu itu Eropa memprotes Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sudah terbiasa menjual Tanah Air. Salah satu perusahaan yang dirugikan saat itu saya juga. Jadi yang dulu rugi Pak Erick (Menteri BUMN), saya rugi," ungkap Bahlil dalam Road to G20: Investment Forum "Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif" ditayangkan secara virtual, Rabu (18/5/2022).

"Karena perusahaan saya yang dulu bukan yang sekarang, main di tambang. Tapi sudahlah, kita insaf bareng-bareng, sudah saatnya negara ini maju. Sudah setop dengan kelakuan lama-lama ini. Mau sampai kapan kita main nyaman terus," lanjut Bahlil.

Dengan diberlakukannya larangan ekspor nikel, kata Bahlil, Indonesia mampu menekan defisit neraca perdagangan saat itu hingga 2 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

"Bahkan sekarang defisit neraca perdagangan kita dengan China itu tidak lebih dari 2 miliar dollar AS. Pada 2022, itu pasti terjadi surplus neraca perdagangan kita dengan China, kontribusi kita hilirisasi nikel," ucapnya.

Stop ekspor bauksit dan timah

Bahlil bilang, selain nikel, pemerintah akan melanjutkan penyetopan ekspor sumber daya alam lainnya seperti bauksit dan timah yang rencananya akan berlaku pada tahun ini.

"Kami dari Kementerian Investasi menerjemahkan dengan transformasi ekonomi itu lewat hilirisasi dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam. Nikel kita setop, bauksit sebentar lagi kita akan setop. Di 2022 ini, bauksit akan kita setop, dan di 2022 di akhir kita akan menyetop ekspor timah," katanya.