LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah merampungkan naskah rancangan aturan turunan Perpres tentang Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berupa pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan kekhususan.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini aturan tersebut sudah berada di meja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Nantinya aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Lembaga LKPP dan ditandatangani oleh Kepala LKPP.

"Kita siapkan peraturan lembaga terkait pengadaan di Ibu Kota Nusantara, dan regulasinya sudah kita buat." kata Anas saat menerima kunjungan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dalam siaran persnya, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Ia menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden, draf aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di IKN akan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi).

"Prinsip utamanya adalah dengan mengutamakan penggunaan PDN dan UMK, termasuk pemberdayaan pelaku usaha lokal skala kecil, penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal," ujarnya.

Ia juga menambahkan, sebagai kota dunia untuk semua, pengadaan barang dan jasa di IKN juga akan memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Baca juga: Menag Bantah Dana Haji Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN

Selain itu agar proses pemindahan dan pembangunan IKN dapat berjalan baik dan efisien, LKPP membuka skema repeat order untuk pengadaan barang/jasa terutama pekerjaan konstruksi yang sama dengan pekerjaan sebelumnya.

Metode ini merupakan instrumen untuk memberikan reward bagi penyedia yang berkinerja baik. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021), metode ini hanya berlaku untuk pengadaan jasa konsultan.