Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Energi (VII) DPR mengapresiasi kinerja PT Pertamina menjalankan tugas pengadaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Subsidi dan Penugasan.

Sebab di tengah melonjaknya harga minyak dunia harga BBM nonsubsidi, yaitu Solar dan Pertalite, ditahan tidak ada kenaikan. Kemudian di masa mudik Lebaran, mampu menjaga stok Solar dan Pertalite. 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti Widya Putri dalam diskusi virtual, Jumat (20/5/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Dyah Roro mengatakan, untuk mengadakan stok BBM tidak mudah dan butuh pendanaan tidak sedikit. “Apa yang dilakukan Pertamina menjaga stok BBM nasional, itu harus diapresiasi, tapi perlu diperhatikan kondisi finansial secara keseluruhan,” ujar Dyah Roro. 

Baca juga: Erick Thohir Bela Sri Mulyani Tambah Subsidi untuk PLN dan Pertamina

Saat ini cadangan migas Indonesia adalah 23 hari, masih di bawah sejumlah negara seperti China atau Amerika Serikat yang sudah di atas 50 hari. Dalam bauran energi nasional, kontribusi minyak juga masih tinggi, yakni 31,2 persen dan gas 19,3 persen.

“Ingat juga ketergantungan kita tinggi maka ketersediaan migas perlu diamati jangan sampai ada kelangkaan yang menimbulkan multiplier effect yang dampaknya dirasakan masyarakat,” lanjut Dyah Roro.

Ia menceritakan, Komisi Energi DPR sempat mengadakan rapat dengan manajemen Pertamina untuk membahas stok BBM jelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 agar saat mobilitas masyarakat meningkat, jangan sampai berdampak pada ketersediaan dan stok BBM khususnya Solar dan Pertalite.

"Kami melihat Pertamina sudah mengantisipasi stok BBM di SPBU. Setiap kategori BBM termonitor per hari. Mereka (Pertamina) ada sistem online yang memonitor,” kata Dyah Roro.

Baca juga: Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Menurut dia, sudah sewajarnya Pertamina sebagai kepanjangan tangan pemerintah berperan dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM subsidi dan penugasan dengan harga terjangkau sebagai kepanjangan tangan pemerintah.

Setelah itu, pemerintah berperan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan Pertamina sehingga tidak ada beban ekstra yang ditanggung badan usaha.