Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Masyarakat, Pemberian BLT Dinilai Lebih Tepat Ketimbang Kebijakan Harga Komoditas

Kompas.com - 30/05/2022, 19:00 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri menyatakan, bantuan langsung tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah di tengah naiknya harga pangan dibandingkan mengeluarkan kebijakan penetapan harga komoditas.

"Memprioritaskan social protection dengan BLT saya rasa lebih tepat dibandingkan penetapan harga karena ini bisa jadi katalis masyarakat ketika terjadi peningkatan harga bahan pokok," ujarnya dalam CSIS Media Briefing secara virtual, Senin (30/5/2022).

Lebih lanjut Adinova mengatakan, dengan adanya BLT yang sesuai target serta pengawasan yang ketat akan lebih menolong masyarakat karena menurut dia, jika menggunakan kebijakan penetapan harga akan rawan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan pada ujungnya terjadi kelangkaan.

"Ini yang kita lihat seperti kasus minyak goreng. Ketika ada penetapan harga, yang terjadi malah minyak goreng hilang di pasaran," ungkap Adinova.

Baca juga: Hingga Mei 2022, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 3,84 Triliun

Adinova Fauri juga membeberkan penyebab naiknya harga komoditas pangan di Tanah Air.

Dia menjelaskan, faktor pemicunya di antaranya karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga memberi tekanan pada harga komoditas.

"Sebenarnya ada kemiripan antara efek dari krisis Covid-19 dengan krisis sebelumnya. Namun yang membedakan adalah rebound harga komoditas pada krisis Covid ini lebih cepat," kata dia.

Baca juga: BLT UMKM Rp 600.000 Bakal Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerima Bantuan

Faktor berikutnya adalah adanya konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya produksi dan pengiriman lintas batas sehingga menambah beban harga pada komoditas.

Adinova menilai, karena tren harga komoditas yang meningkat kemudian diikuti adanya konflik dua negara tersebut, banyak negara yang kekurangan pasokan komoditas di mana seharusnya mendapat pasokan dari dua negara yang tengah berkonflik itu.

Sehingga mau tidak mau pemerintah di luar negara tersebut mengambil jalan restriksi ekspor komoditas yang gunanya untuk menjaga pasokan domestik.

"Seperti India melarang ekspor gandum, itu karena untuk menjaga kebutuhan negaranya, termasuk juga Indonesia melarang ekspor CPO karena untuk pemenuhan dalam negeri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com