Ini Kendala yang Dihadapi dalam Mengurangi Sampah Plastik di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik mengatakan, ada berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengadopsi peta jalan pengurangan sampah.

“Seperti dilema terkait problematic packaging, barang konsumsi yang peredarannya masif, semisal saset, yang sifatnya hanya dipakai sekali dan kurang bernilai ekonomis untuk didaurulang,” kata Ujang dalam siaran pers Jumat (3/6/2022).

Meski demikian, Ujang optimistis program ekonomi sirkular bisa memanfaatkan kembali sampah plastik, dan juga bisa menemukan momentum dari penerapan awal pada industri besar. Aturan yang ditetapkan juga berlaku untuk semua level produsen, baik besar maupun kecil.

Baca juga: Kelola Sampah, Platform Jual Beli Kripto Gandeng Startup

Dia mengatakan, KLHK juga mendesak produsen menggunakan kandungan daur ulang pada kemasan pangan serta mendorong produsen meninggalkan kemasan mini yang mudah tercecer dan kurang bernilai ekonomis untuk didaurulang.

Pada industri air kemasan, misalnya, aturan phase out berlaku untuk air minum kemasan di bawah 1 liter. Pengaturan serupa berlaku untuk kemasan saset di bawah 50 mililiter.

“Sejauh ini tercatat baru 33 perusahaan yang telah mengirimkan dokumen yang memuat data komitmen pengurangan sampah plastik hingga 2029. Khusus pada industri air kemasan bermerek, kalangan produsen masih terlihat berlomba menawarkan produk downsize, air mineral ukuran mini, yang notabene mudah tercecer dan mencemari lingkungan,” tambah Ujang.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, pemerintah mendorong produsen di bidang manufaktur, jasa makanan dan minuman serta industri ritel untuk menyetor road map pemangkasan 30 persen volume sampah per Desember 2029.

“Target utamanya adalah perusahaan-perusahaan besar karena merekalah kontributor terbesar sampah plastik. Bagi kami fair kalau penerapannya mulai dengan perusahaan besar, semisal perusahaan multinasional. Apalagi perusahaan multinasional sudah punya komitmen global," ungkap Ujang.

Sementara itu, Seth Van Doorn Project Manager Foreign Policy Instruments European Union mengatakan, sistem pengolahan sampah di Indonesia belum cukup efektif menekan volume sampah plastik di perairan laut, seperti sedotan plastik, minuman gelas dan kantong plastik.

"Sampah plastik di perairan laut merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar dunia. Sekitar 60 hingga 90 persen dari sampah yang tercecer di laut adalah sampah plastik, utamanya sedotan plastik, minuman gelas dan kantong plastik,” kata Seth Van Doorn.

Menurut Van Doorn, sampah plastik di laut meningkat seiring tahun akibat urbanisasi, pembangunan dan perubahan pola konsumsi dan produksi. Sampah ini ancaman serius pada ekosistem laut, bisnis perikanan, kesehatan publik dan juga sektor turisme. Di Indonesia, sampah air minum kemasan gelas dan botol termasuk yang berkontribusi signifikan pada polusi sampah plastik di laut.

Baca juga: Buang Sampah di Rekosistem Bisa Dapat Saldo E-wallet hingga Voucher Belanja