Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPTJ Nilai Layanan BisKita Trans Pakuan Masih Butuh Pembenahan

Kompas.com - 03/06/2022, 20:30 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat kapasitas angkut BisKita Trans Pakuan terus meningkat. Per Mei 2022 sudah mencapai 77,19 persen.

Direktur Angkutan BPTJ Kementerian Perhubungan Tatan Rustandi mengatakan, peningkatan kapasitas angkut transportasi umum khusus Bogor, Jawa Barat ini cenderung terjadi setiap bulan sepanjang tahun 2022.

Pada Januari 2022 tercatat kapasitas angkut BisKita Trans Pakuan sebesar 43,8 persen, Februari menjadi 47,37 persen, Maret menjadi 60,78 persen, April menjadi 61,33 persen, dan Mei meningkat signifikan menjadi 77,19 persen.

Baca juga: Kemenhub Optimistis Kereta Pertama di Sulawesi Bisa Beroperasi Oktober 2022

Peningkatan signifikan kapasitas angkut (load factor) BisKita Trans Pakuan pada Mei 2022 didukung oleh kembalinya aktivitas dan mobilitas masyarakat seperti sebelum pandemi Covid-19.

Namun, menurutnya, hal ini membuktikan masyarakat Bogor masih percaya dengan layanan angkutan umum. Oleh karenanya, kepercayaan warga kota Bogor ini sangat berharga untuk mendorong penggunaan angkutan umum dan mengurangi kendaraan pribadi.

"Mereka yang kembali melakukan aktifitas padat seperti sebelum pandemi dan memilih angkutan umum masih banyak, kalau tidak banyak tentu tidak mungkin load factor BisKIta naik sedrastis itu," ucapnya.

Dia merincikan, selama Mei 2022, BisKita Trans Pakuan dari koridor Terminal Bubulak-Ciawi telah melayani penumpang sebanyak 131.703 orang dengan load factor tertinggi di antara semua koridor, yaitu sebesar 121,43 persen.

Kemudian, koridor dengan rute Terminal Bubulak-Cidangiang telah melayani 97.987 penumpang dengan load factor 80,19 persen. Load factor di koridor Terminal Ciparigi-Stasiun Bogor 76,14 persen atau 93.425 penumpang.

Sementara, koridor Terminal Parung Banteng-Air Mancur Bogor di periode yang sama telah melayani 47.600 penumpang dengan load factor 37,51 persen.

Baca juga: Kemenhub Ungkap Penyebab Travel Gelap Diminati Masyarakat meski Tarifnya Mahal

Operasional Layanan BisKita Trans Pakuan Butuh Perbaikan

Dia menjelaskan, saat ini operasional layanan BisKita Trans Pakuan masih membutuhkan pembenahan di sana-sini. Salah satunya, penambahan halte dan rambu-rambu, khususnya di koridor Terminal Parung Banteng-Air Mancur Bogor.

Oleh karenanya, dia berharap Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan penambahan halte ini, mengingat hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor.

"Penambahan halte ini akan semakin memberikan kemudahan akses bagi warga kota, sehingga jumlah penumpang akan semakin optimal," ucapnya.

Sebagai informasi, BisKita Trans Pakuan merupakan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis Bus Rapid Transit di Kota Bogor yang diluncurkan oleh BPTJ Kementerian Perhubungan.

Layanan ini menggunakan subsidi dari pemerintah pusat dengan mekanisme Buy The Service (BTS) untuk pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Bodetabek dimana Kota Bogor terpilih menjadi pilot project.

Sejak diluncurkan November 2021, hingga kini BisKita Trans Pakuan telah melayani 4 koridor dengan jumlah armada bus sebanyak 49 unit.

Berbeda dengan subsidi konvensional, dalam mekanisme BTS di moda transportasi umum ini pemerintah tidak memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan armada bus, tapi pemerintah menyusun dan menetapkan konsep layanan angkutan umum massal berbasis Bus Rapid Transit dengan standar pelayanan minimal tertentu.

Selanjutnya, penyelenggaraan layanan ini dilelang kepada operator yang berminat, dimana operator yang terpilih dan mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan akan dibayar oleh pemerintah secara keseluruhan operasionalnya dalam bentuk rupiah per kilometer.

Pemerintah Kota Bogor yang wilayahnya terpilih menjadi pilot project memiliki kewajiban untuk mendukung dalam hal prasarana seperti halte dan rambu, manajemen rekayasa lalu lintas, dan pengamanan koridor .

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga berwenang untuk membuat kebijakan yang bersifat push policy untuk mendorong masyarakat kota Bogor lebih banyak meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.

Baca juga: Kemenhub dan JICA Sepakat Garap Proyek Baru di Pelabuhan Patimban

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com