Anggaran Pemetaan Potensi ASN yang Akan Pindah ke IKN Capai Rp 5,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membutuhkan anggaran Rp 5,5 miliar untuk pemetaan potensi dan kompetensi 60.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, terkait rencana kerja BKN tahun 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/6/2022).

"Pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara, sebanyak 60.000 orang dengan alokasi anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya ditayangkan secara virtual.

Baca juga: YLKI: Kenaikan Tiket Candi Borobudur Bukan untuk Konservasi tapi Komersialisasi

Lebih lanjut Bima memaparkan, ada juga program revitalisasi sistem seleksi CASN dengan target satu sistem informasi dan alokasi anggaran yang dimanfaatkan sebesar Rp 1,5 miliar.

Selain itu, ada program penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, dengan target 411 lembaga dan anggarannya sebesar Rp 3 miliar.

Program sistem informasi ASN terintegrasi membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar, program sistem informasi talent pool dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar, dan program penegakkan disiplin ASN dengan target satu rekomendasi kebijakan membutuhkan anggaran Rp 1 miliar.

"Berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara memperoleh pagu indikatif (2023) sebesar Rp 585.409.844.000. Dengan alokasi pagu program dukungan manajemen sebesar Rp 524.582.701.000 dan program kebijakan, pembinaan profesi, serta tata kelola ASN sebesar Rp 60.827.103.000," sebut Bima.

Baca juga: Ditjen Pajak: Manfaatkan PPS, Ini Kesempatan untuk Mengamankan Aset

BKN kata Bima, telah mengajukan anggaran tambahan dalam pertemuan trilateral antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas baru-baru ini. Anggaran tambahan tersebut nantinya akan digunakan untuk seleksi CASN serta transisi pelayanan publik di pemerintah secara digital.

"Kami juga sudah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 81.872.893.000. Tambahan anggaran ini digunakan untuk pendekatan pelayanan dan penyelenggaraan ASN, khususnya kegiatan seleksi dan penilaian kompetensi CASN di daerah. Selain itu, dibutuhkan juga anggaran untuk sarana, prasarana di bidang teknologi, informasi dan komunikasi guna mendukung pelayanan berbasis digital. Terutama untuk perangkat keras dan lunak," ucapnya.

Baca juga: Hati-hati di Jalan, Pekerjaan Pemeliharaan Tol Jagorawi Kembali Dilanjutkan