Sri Mulyani: Belanja Bansos di APBD Cuma Rp 11 Triliun, di APBN Sudah Rp 400 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya belanja Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam program perlindungan sosial.

Bendahara negara ini menyebut, belanja bansos dalam APBD hanya Rp 11 triliun. Angka ini sangat berbeda dengan belanja bansos dalam APBN yang mencapai Rp 400 triliun setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.

"Saya mau tanya teman saya di sini, DJPK kita, belanja sosial di APBD itu berapa? Cuma Rp 11 triliun. Belanja sosial di APBD cuma hanya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah

Rendahnya belanja bansos ini menandakan bahwa pos-pos belanja yang tujuannya melindungi dan menjamin kesejahteraan warga masih didominasi oleh pemerintah pusat.

Padahal, pemerintah sudah memberi keleluasaan melalui otonomi daerah. Dana untuk daerah juga sudah ditransfer melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Dia pun meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menyoroti dan memberi perhatian terhadap belanja bansos di daerah.

"Saya ingin juga di depan DPD ini untuk meminta perhatian, kalau Bapak dan Ibu sekalian wakil-wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi, sebetulnya kesehatan dan pendidikan itu didelegasikan ke daerah. Masyarakat juga harusnya dilindungi oleh daerah," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Bukan cuma belanja bansos, dominasi belanja oleh pusat juga terlihat pada pos kesehatan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim, belanja kesehatan saat pandemi Covid-19 banyak didanai oleh pemerintah pusat.

Beberapa belanja tersebut, antara lain insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin Covid-19, dan pembayaran klaim pasien Covid-19 di seluruh Indonesia. Di bidang pendidikan, pemerintah pusat juga mengatur dana untuk gaji guru.

"Belanja pemerintah pusat untuk tiga fungsi yang melindungi rakyat itu luar biasa besar. Bahkan kalau kita lihat perlinsos, sekarang sudah di atas Rp 400 triliun selama 3 tahun berturut-turut, dan tahun depan masih di atas Rp 400 triliun," ucap dia.

Hal ini menandakan, APBN banyak mengambil peran sebagai bantalan (shock absorber) saat Covid-19. Di tahun-tahun depan pun, APBN akan bekerja ekstra untuk mengatasi kenaikan harga energi dan pangan, termasuk perubahan iklim.

"Ini menggambarkan bahwa APBN kalau dia bekerja di pusat sebetulnya pada akhirnya yang menikmati adalah daerah dan rakyat juga," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Tahun Depan, Sri Mulyani Anggarkan Dana Bansos hingga Rp 349 Triliun