Mendag Lutfi: Tahun 2023, Indonesia Bakal Inisiasi 35 Perjanjian Perdagangan Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah bakal menginisiasi 35 perjanjian dagang dengan negara lain. Tujuannya untuk membawa RI menjadi negara maju pada tahun 2045.

"Saya ini rencananya tahun 2023, tahun depan kita akan inisiasi 35 perjanjian perdagangan bebas baru," kata Lutfi dalam Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Lutfi menuturkan, perjanjian dagang tersebut akan menciptakan geostrategis perdagangan yang diperlukan RI untuk menjadi negara maju.

Penciptaan geostrategis perdagangan bakal memacu nilai ekspor dan impor RI. Nilai ekspor yang meningkat inilah yang mampu membawa RI menjadi negara dengan ekonomi kelima terbesar di dunia.

Baca juga: RI Mau Jadi Negara Maju, Mendag Lutfi: Iklim Investasi Harus Selalu Jadi yang Terbaik...

Berdasarkan studi, ekspor dan impor RI harus mencapai sekitar 50 persen. Saat ini, nilainya baru sekitar 34 persen atau tumbuh mencapai 35 miliar dollar AS tahun lalu.

"Kita memang positif 35 miliar dollar AS tahun lalu. Tapi sebenarnya kita mesti memacu ekspor impor menjadi sekitar 50 persen, yang hari ini cuma 34 persen. Artinya kita mesti memacu geostrategis perdagangan kita," ucap Lutfi.

Tingginya ekspor dan impor ini juga memacu industrialisasi di Indonesia. Untuk menjadi negara maju, industrialisasi mesti mencapai 29 persen pada tahun 2030 dari sekitar 22 persen saat ini. Lalu, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,7 persen setiap tahun.

"Untuk bisa sampai ke 5,7 persen, ada beberapa hal yang kita mesti pacu. Komponen investasi di dalam GDP mesti naik dari hari ini 32 persen menjadi 39 persen. Kita mesti membuat iklim investasi selalu menjadi yang terbaik. Jadi reformasi tidak boleh berhenti," ungkap Lutfi.

Lebih lanjut Lutfi menjelaskan, PDB per kapita RI harus mencapai 10.000 dollar AS sebelum tahun 2030 berakhir dari yang hanya 4.000 dollar AS tahun ini untuk menjadi negara maju.

Sebab pada tahun 2038, bonus demografi RI telah berakhir. Berdasarkan studi OECD, Tidak ada satupun negara di dunia sejak tahun 1969 yang mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi jika penduduk tua lebih banyak ketimbang generasi muda.

"Jadi demografi bonus berakhir tahun 2038. Di situ kita mesti mencapai target 12.500 dollar AS (untuk PDB per kapita)," sebutnya.

Baca juga: Mendag Lutfi Kunjungi Pasar di Jaktim, Sebut Program Migor Curah Rakyat Sudah Berjalan