Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Status Pandemi ke Endemi, Luhut: Kita Tunggu Dulu 2 Bulan Ini

Kompas.com - 09/06/2022, 13:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, status transisi dari pandemi ke endemi akan dipertimbangkan dalam 2 bulan ini.

Rencananya perubahan status endemi tersebut akan diumumkan tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus tahun ini. Peralihan mengenai kondisi pandemi tersebut telah Luhut laporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu.

"Sekarang di Amerika, baru tadi pagi saya lihat lagi angka itu sudah ada varian baru tiga. Itu sebabnya kita tidak buru-buru masuk di endemi dan itu saya sarankan kepada presiden minggu lalu," kata dia menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ditayangkan secara virtual, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

"Kita tunggu dulu 2 bulan ini pak. Kalau semua 2 bulan ini kita masih mampu bertahan dengan baik saya kira nanti bisa jadi hadiah 17 Agustus," sambung Luhut.

Luhut bilang, pemerintah memang tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan perubahan status pandemi ke endemi ini. Alasannya, angka kasus positif atau positivity rate Covid-19 di Tanah Air, kembali meningkat menjadi 500 dalam 3 hari terakhir.

"Karena Covid-19 ini bapak ibu (Banggar DPR) sekalian menurut hemat saya kira masih sulit meramalkan. Dari 3 hari terakhir ini, kami lihat angka itu naik lagi jadi 500, tadinya di 300, 200 tiba-tiba naik jadi 500. Tapi melihat angka 3 hari berturut-turut di atas 500 saya cukup khawatir, karena positif rate tadi pagi saya lihat sudah satu yang tadinya 0,5 0,8 berkisar itu sekarang sudah satu. Walaupun masih di bawah WHO yaitu di bawah 5," ungkapnya.

Baca juga: Kapan Pandemi Covid-19 di RI Jadi Endemi? Ini Kata Kemenkes

Oleh sebab itu, pemerintah terus menggencarkan kepada masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasi agar tidak ada lagi peningkatan jumlah pasien positif akibat Covid-19.

Luhut yang pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan ini akui bahwa Covid-19 tak dapat dikendalikan.

Namun, apabila ini dikerja samakan termasuk masyarakatnya tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan maka angka kasus positif bisa ditekan dan peralihan status endemi jadi kenyataan.

"Kita tidak boleh saling menyalahkan, saling merasa paling baik di sini tidak ada yang lebih baik dalam penanganan. Karena betul-betul virus ini tidak bisa kita kendalikan. Tapi sekali lagi disiplin kita harus masih sangat penting dalam hal ini terutama tadi dalam apa namanya vaksinasi yang menurut saya harus kita dorong semua," ucap Luhut.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bersiap Hadapi Endemi Covid-19, Salah Satunya dengan Digitalisasi Layanan Faskes

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com