Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kecewa, Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih Suka Belanja Produk Impor

Kompas.com - 14/06/2022, 13:23 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi oleh produk impor.

Ia menjelaskan, dalam melakukan belanja pemerintah pusat dan daerah perlu untuk memerhatikan sekurang-kurangnya tiga hal.

Pertama, Jokowi menyebut belanja pemerintah harus menciptakan nilai tambah. Kemudian, belanja pemerintah harus dapar membangkitkan ekonomi nasional dan yang terakhir adalah memperhatikan efisiensi.

Baca juga: Kenapa Produk Lokal Kalah Bersaing dengan Produk Impor?

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).

"Saya tahu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, spek-nya tidak pas lah, kualitasnya tidak baik, alasannya banyak sekali. Ada 842 produk dalam e-katalog yang sebetulnya produksi dalam negerinya itu ada," urai Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Tegur Kementerian-Pemda, Jokowi: Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita!

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah dari APBN dan APBD yang dikumpulkan dari pembayaran pajak dan PNPB seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. Ia menekankan, hal tersebut penting untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, dengan jumlah APBN Rp 2.714 triliun dan APBD sebesar Rp 1.197 triliun, belanja pemerintah seharusnya membeli produk lokal.

"Ini APBN lho, ini uang APBD. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa tidak bodoh orang kita ini?" tegas Jokowi.

Baca juga: Tarif Listrik Orang Kaya Naik, ESDM: APBN Hemat Rp 3,1 Triliun, Dampak ke Inflasi Kecil

Oleh karena itu, ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal belanja pemerintah pusat dan daerah agar membeli produk impor.

"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang produksinya di dalam negeri," ucap Jokowi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com