Dinilai Bukan Prioritas, DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN Nusantara

Kompas.com - 14/06/2022, 20:00 WIB

Ade Miranti Karunia,

Aprillia Ika

Tim Redaksi

Ade Miranti Karunia

Penulis

Aprillia Ika

Editor

Lihat Foto

Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Justru menurutnya, APBN tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta.

"Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears)," ungkap Anis dalam keterangan tertulis dikutip melalui situs resmi DPR, Selasa (14/6/2022).

Ekonomi hijau vs agro maritim

Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI) yang juga dipaparkan oleh Suharso.

Dalam paparan yang disampaikan Suharso, output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP.

Selanjutnya, pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Anis menanggapi dengan mengatakan, seharusnya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Bappenas memiliki grand design perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim.

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.