Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disarankan "Reshuffle" Satu Paket Menteri Bidang Ekonomi, Ini Alasannya

Kompas.com - 15/06/2022, 10:01 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodod (Jokowi) semakin kencang berembus. Kabar reshuffle kian menguat lantaran sejumlah menteri dan wakil menteri dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (14/6/2022) sore.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, perlu dilakukan reshuffle satu paket dalam jajaran menteri bidang ekonomi, mulai dari tingkat menteri koordinator hingga menteri teknis.

Ia menyebut menteri di bidang ekonomi yang perlu diganti yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Presiden KSPSI soal Isu Reshuffle: Saya Dengar 5 Menteri Diganti atau Dirotasi

Menurutnya kelima menteri tersebut memiliki beberapa catatan kinerja yang dinilai kurang baik. Hal itu terkait persoalan pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilitas harga komoditas pangan, terutama minyak goreng.

"Bahkan minyak goreng itu diambil alih oleh Menko Marves (Luhut Binsar Pandjaitan) koordinasinya, ini kan membuktikan bahwa koordinasi yang ada di Menko Perekonomian dan kementerian teknis seperti Mendag, Menperin dianggap kinerjanya kurang begitu bagus, kurang begitu baik, sehingga kalaupun dilakukan reshuffle, layak dilakukan," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Selain soal kinerja, jajaran menteri juga dinilai perlu diubah karena persoalan waktu. Hal ini mengingat masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir pada 2024, sehingga diperlukan jajaran menteri yang mampu fokus menyelesaikan persoalan ekonomi, bukan malah teralihkan karena kegiatan tahun politik menuju Pilpres 2024.

"Pak Jokowi harus mempersiapkan legacy atau warisan terkait dengan masalah-masalah ekonomi yang sampai saat ini masih banyak yang belum diselesaikan. Nah ini harus diisi oleh sosok yang mengerti visi-misi Pak Jokowi, bukan justru sekarang dengan tahun politik, malah banyak menteri ekonomi yang fokusnya berkampanye, bahkan menggunakan fasilitas kementerian. Itu kan yang tidak elok dan seharusnya diganti," papar Bhima.

Baca juga: Jawaban Jokowi soal Reshuffle Kabinet dan yang Terjadi Berikutnya

Tak hanya itu, alasan perlunya dilakukan pergantian menteri bidang ekonomi tersebut juga dikarenakan tantangan ekonomi yang akan dihadapi ke depannya semakin kompleks.

Tantangan itu mulai dari faktor eksternal adanya sinyal resesi ekonomi Amerika Serikat (AS), kenaikan subung bunga AS, inflasi global yang tinggi, hingga persoalan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan upaya peningkatan investasi di dalam negeri.

"Jadi sarannya adalah reshuffle dilakukan tapi satu paket, mulai dari Menko Perekonomian, Mendag, Menperin, Mentan, dan Menteri Investasi juga," ungkapnya.

Menurut Bhima, Menteri Investasi Bahlil turut menjadi sorotan karena pernyataannya sempat mendukung penundaan Pemilu dan presiden tiga periode. Padahal, pada sektor investasi dinilai perlu tokoh yang fokus bisa mendorong realisasi investasi untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.

"Ini kan sebenarnya juga membingungkan, karena di satu sisi Menteri Investasi ini terlihat lebih banyak berpolitik daripada mendorong realisasi-realisasi investasi yang seharusnya menjadi pekerjaan rumahnya. Misalkan dengan terlibat dukungan tiga periode, itu kan mendistorsi citra Pak Jokowi bahwa akan fokus menyelesaikan masalah ekonomi," jelas dia.

Bhima juga memberikan catatan, bahwa lewat reshuffle ini, posisi menteri-menteri bidang ekonomi perlu diisi oleh orang yang berasal dari dunia profesional, bukan dari partai politik. Jika pergantian posisi diambil dari partai politik maka pekerjaanya pun tidak akan fokus karena adanya kepentingan politik.

"Jangan samapai yang mengisi reshuffle ini bukan datang dari profesional, yaitu tetap orang partai atau terafiliasi dengan kepentingan politik, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah, karena nanti kalau enggak fokus kerjanya, justru enggak optimal terbagi dengan agenda politik. Ini hal yang tidak kita inginkan," pungkasnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet dan Prediksi Menteri yang Akan Diganti

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Miliar untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Miliar untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com