Pastikan Kartu Prakerja Lanjut Tahun Depan, Jokowi: Anggarannya Sudah Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan program Kartu Prakerja masih berlanjut pada tahun 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku anggaran Kartu Prakerja tahun depan sudah disiapkan pemerintah.

"Terus, ini akan dilanjutkan, akan diteruskan termasuk tahun depan itu anggarannya sudah ada, sudah ada. (Dan akan dilanjutkan) Tahun depannya lagi," kata Jokowi dalam acara Temu Raya Kita Prakerja di Sentul International Convention Center, Bogor, Jumat (17/6/2022).

Mantan Walikota Solo itu menuturkan, besaran anggaran Kartu Prakerja tahun depan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Intinya, program Kartu Prakerja akan melewati proses evaluasi dan koreksi-koreksi sehingga platformnya lebih nyaman digunakan.

Baca juga: Airlangga: Program Kartu Prakerja Jangkau Disabilitas hingga Pengangguran

"Yang paling penting sekarang dievaluasi dulu, ada koreksi-koreksi. Mengenai anggaran nanti disesuaikan apbn yang ada. Tapi yang jelas dalam pengembangan SDM, negara kita ini sangat baik," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi belum bisa memberi kepastian nasib Kartu Prakerja saat dirinya tidak lagi menjadi presiden pada tahun 2024 nanti. Kemungkinan, program masih bisa berlanjut karena dorongan masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Ke depan, pelatihan Kartu Prakerja berpotensi makin bervariasi. Bukan hanya soal pelatihan digital, namun beralih ke pelatihan yang berkaitan dengan kondisi dunia saat ini, yaitu masalah krisis pangan dan krisis energi.

"Ya, program ini bermanfaat pasti rakyat akan meminta. Dan mungkin akan belok ke ini yang lain. Sekarang mungkin training yang banyak masalah digital, mungkin nanti berubah lagi yang berkaitan dengan pangan, dengan energi, mungkin," sebut Jokowi.

Sebagai informasi, peserta Kartu Prakerja saat ini berasal dari 34 provinsi. Peserta yang terdaftar Kartu Prakerja sudah berjumlah 12,8 juta orang. Berdasarkan survei BPS, 88,9 persen peserta Kartu Prakerja merasakan peningkatan kemampuan (skill).

Sementara itu, jumlah peserta yang mendaftar sudah mencapai 115 juta dan jumlah peserta yang terverifikasi sebesar 84 juta orang.

Baca juga: Jokowi: Sumber Daya Alam Melimpah Tak Ada Artinya jika Tak Dikelola oleh SDM Unggul