Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Tengah Pandemi

Oleh: Nika Halida Hashina dan Fandhi Gautama

KOMPAS.com - Masa serba digital seperti saat ini, nyatanya turut memberikan dampak pada perekonomian. Salah satunya adalah inisiasi perihal ekonomi kerakyatan yang merambah ke sistem digital.

Geliat pembangunan ekonomi kerakyatan ini salah satunya dapat dilihat dari menjamurnya e-commerce platform yang sejak beberapa tahun lalu mendominasi. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator atau regulator, melainkan juga ikut membina masyarakat agar mampu bersaing.

Hal ini dibahas dalam Siniar Smart Inspiration membahas mengenai ekonomi kerakyatan bersama Hadi Kuncoro, dalam episode bertajuk "Membangun Kembali Ekonomi Kerakyatan". Hadi memaparkan bagaimana seharusnya semua pihak berjalan bersama untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi Indonesia yang stabil.

Menurut Hadi, peran pemerintah sebagai operator dalam membangun ekonomi kerakyatan diharapkan membuat keberpihakkan konsumen terhadap produk-produk Indonesia menjadi nyata.

Empat Pilar yang Dibutuhkan untuk Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital

Dalam membangun ekonomi kerakyatan bangsa, ada empat hal besar yang perlu dipertimbangkan.

1. Tercapainya platform e-commerce yang mumpuni

Saat ini Indonesia sudah memiliki platform e-commerce sekelas unicorn bahkan decacorn. Hal ini sangat baik jika perusahaan-perusahaan ini dapat terus mempertahankan kepercayaan pelanggannya.

Baca juga: Seluk beluk Perjanjian Kerja yang Perlu Dipahami Fresh Graduate

Diharapkan, mereka juga dapat terus melakukan inovasi agar terus bersaing mengikuti perkembangan zaman hingga beberapa dekade ke depan.

2. Permasalahan logistik: Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah dalam memfasilitasi langsung UMKM di Indonesia, terutama yang berasal dari wilayah-wilayah kecil sangat dibutuhkan.

3. Menciptakan produk-produk yang mampu bersaing

Adanya pasar bebas dengan masuknya merek dagang kenamaan dunia atau kelas atas yang menjamur di Indonesia jelas akan membuat UMKM kurang mampu bersaing dalam hal menarik minat konsumen.

Maka dari itu, peran pemerintah sebagai fasilitator seharusnya dapat lebih berpihak ke mendorong perkembangan UMKM ini. Namun, perlu dipertimbangkan juga bagaimana cara mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar bebas.

4. Konten

Perkembangan zaman yang mengedepankan digitalisasi menuntut perkembangan produk hingga promosi beralih ke serba digital. UMKM harus mampu bersaing dalam kemajuan mereka memanfaatkan hal tersebut.

Hadi juga menyampaikan, UMKM yang bersaing di pasar bebas dalam e-commerce sudah baik. Akan tetapi, pemerintah dapat mendukung mereka misalnya dengan turut memberikan jalan mudah agar mereka bisa lebih berkembang.

Contohnya, jika ada kegiatan pemerintahan yang memerlukan konsumsi atau buah tangan, pemerintah dapat melirik UMKM lokal terlebih dahulu. Daripada langsung mengambil restoran atau perusahaan besar. Keberpihakkan itu sangat penting.

“Maka volume UMKM ketika produksi makin meningkat, ketika meningkat maka (produk) siap berkompetisi. Sehingga jika kemudian step berikutnya dilepaskan ke pasar bebas, UMKM-nya sudah punya volume yang sudah di-support,” ujar Hadi.