Penyebab Sri Lanka Bangkrut hingga Tak Bisa Beli BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Lanka mengalami kebangkrutan hingga tidak dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) impor, bahkan dengan uang tunai. Penyebab Sri Lanka bangkrut karena runtuhnya perekonomian negara tersebut.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan melakukan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) adalah jalan satu-satunya agar negara ini bisa kembali pulih.

"Kami sekarang menghadapi situasi yang jauh lebih serius di luar sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan," ujarnya seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Hemat BBM, Sri Lanka Tutup Sekolah dan Layanan Pemerintahan

"Kami tidak bisa membeli bahan bakar impor, bahkan dengan uang tunai, akibat beratnya utang yang ditanggung oleh perusahaan minyak kami, dan kami mulai melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah," lanjut Wickremesinghe.

Analisis terkait kondisi buruk Sri Lanka muncul ketika pihak berwenang mengadakan pembicaraan dengan pemberi pinjaman yang berbasis di Washington untuk kesepakatan dana segar bagi negara yang bangkrut.

Sri Lanka membutuhkan 6 miliar dollar AS dalam beberapa bulan mendatang untuk menopang cadangannya, membayar tagihan impor yang membengkak, dan menstabilkan mata uangnya.

Baca juga: Sri Lanka, Negara Bangkrut akibat Jeratan Utang

Sebelumnya, Sri Lanka telah menyelesaikan diskusi awal dengan IMF, dan bertukar pikiran tentang keuangan publik, keberlanjutan utang, sektor perbankan, dan jaminan sosial,

"Kami bermaksud untuk masuk ke dalam kesepakatan tingkat resmi dengan IMF pada akhir Juli," kata Wickremesinghe.

Pihak berwenang juga berencana untuk mengadakan konferensi bantuan kredit dengan negara-negara sahabat, termasuk India, Jepang, dan China, untuk bantuan lebih lanjut.

Sri Lanka bangkrut setelah gagal menghentikan krisis ekonomi terburuk yang dihadapinya dalam sejarah kemerdekaannya.

Kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok yang berkepanjangan berisiko memperparah aksi protes dan dapat menghambat stabilitas politik lebih lanjut.

Baca juga: Ekonomi 60 Negara Diprediksi Ambruk, Bagaimana dengan Indonesia?

Pada Selasa (23/6/2022), Hamilton Reserve Bank Ltd, yang memegang lebih dari 250 juta dollar AS dari 5,8 persen Obligasi Negara Internasional Sri Lanka yang jatuh tempo 25 Juli 2022, mengajukan gugatan di pengadilan federal New York untuk meminta pembayaran penuh pokok dan bunga setelah negara itu gagal bayar pada bulan lalu.

Sebelumnya, Sri Lanka telah menutup sekolah dan menghentikan layanan yang tidak penting selama dua pekan ke depan sejak Senin (20/6/2022) waktu setempat. Penutupan bertujuan untuk menghemat cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang menipis.

Pilihan ini terpaksa diambil lantaran Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk karena kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Masyarakat dan mahasiswa pun sudah melakukan protes berbulan-bulan yang meminta Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mundur karena dituduh korupsi dan salah mengurus negara.

Baca juga: Jokowi: Bank Dunia Prediksi 60 Negara Akan Ambruk Perekonomiannya karena Ancaman Krisis