Sri Mulyani: Indonesia Isinya Hutan sama Perikanan, tapi Kontribusinya Hampir Tak Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kontribusi sektor kehutanan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir tidak ada.

Padahal, dua sektor ini merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Menurut dia, Indonesia merupakan negara agraris dan sempat dijuluki sebagai paru-paru dunia karena besarnya porsi hutan.

"Indonesia itu isinya hutan sama perikanan, tapi dua sektor ini kontribusi ke dalam GDP (PDB) kita is almost nothing (hampir tidak ada). Enggak benar itu berarti," kata Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022 di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda 2 Kali, Ini Alasan Sri Mulyani

Bendahara negara ini memerinci, kontribusi PDB nominal dari subsektor kehutanan pada tahun 2017-2021 kurang dari 1 persen, dengan kisaran 0,6-0,7 persen.

Kontribusinya pada tahun 2021 hanya sekitar Rp 112 triliun (0,66 persen dari PDB) lebih tinggi dibanding kontribusi pada tahun 2020 yang mencapai Rp 108,6 triliun (0,70 persen dari PDB).

"Kontribusinya Rp 91 triliun hingga Rp 112 triliun. Itu masih sangat kecil. Jadi kalau kuantiti terhadap GDP share memang kecil kurang dari 1 persen, hanya sekitar 0,6-0,7 persen," ucap Sri Mulyani.

Dilihat dari pertumbuhan setiap tahun, sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata 5-6 persen per tahun. Bila diperinci, tumbuh 4,6 persen di tahun 2017, 6,3 persen di tahun 2018, dan 6,9 persen di tahun 2019.

Baca juga: Sri Mulyani: Kalau Tak Disubsidi, Harga BBM Naik 2 Kali Lipat

Kemudian pada tahun 2020, pertumbuhannya menyusut menjadi 4,3 persen. Lalu di tahun 2021, sektor kehutanan hanya tumbuh 3,1 persen. Sri Mulyani merasa, pertumbuhan yang terlampau kecil ini menjadi tanda ada yang salah.

"Ini kita sebagai negara yang punya hutan tutup tropis dan bahkan sekarang ini banyak yang sudah menjadi hutan industri, rasanya kontribusi kurang dari 1 persen it doesn't sounds right. Pasti ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama," ungkap Sri Mulyani.

Kemudian dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kontribusinya hanya sekitar 5,6 persen. Padahal, hingga Mei 2022, penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp 846,1 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.510 triliun. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 51,4 persen, lebih tinggi dibanding 49,1 persen pada April 2022.

Untuk PNBP, realisasinya sudah Rp 224,1 triliun, tumbuh 33,7 persen (yoy) dan mencapai 66,8 persen dari target Rp 335,6 triliun.

"PNBP kita itu sudah mencapai hampir Rp 350 triliun. Jadi kalau kita kehutanan is only Rp 5 triliun its doesn't sounds right juga, kan? Betul, kan? Kita semuanya harus punya sense ini supaya kita bisa memahami ini value-nya about what dan bagaimana kita mengelola," jelas dia.

Lebih lanjut, wanita yang karib disapa Ani ini mengakui, ada beberapa tantangan yang menyebabkan PNBP sektor kehutanan sangat kecil.

Pertama, dominasi PNBP dari basis kayu masih sangat tinggi. Lalu, kurangnya pengawasan sehingga perlu ditingkatkan, perlunya upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif, dan perlunya optimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai masih idle.

"Kalau mengelola tidak berarti dieksploitasi ditebangi supaya GDP naik, enggak begitu juga. Tapi,rasanya teman-teman di sektor kehutanan kita perlu memikirkan secara benar. Ini yang perlu kita semuanya mulai memikirkan apakah ini persoalan policy, masalah regulasi, institusi, masalah tata kelola," sebut Sri Mulyani.

Baca juga: Subsidi Energi Per Mei Rp 75,41 Triliun, Sri Mulyani: Ini yang Perlu Dikendalikan Pertamina...