Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

Kompas.com - 30/06/2022, 16:20 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mempertanyakan kevalidan data penyebaran kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dimiliki oleh pemerintah dengan data real di lapangan.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang menyakini, data update penyebaran PMK yang muncul di data resmi milik pemerintah yang dirilis setiap hari melalui website resmi siagapmk.id, tidak ada seperlima dengan data real di lapangan.

"Data (penyebaran PMK) yang muncul di data resmi pemerintah yang dirilis setiap hari saya nyakin itu tidak ada seperlima dengan data real di lapangan," ujarnya dalam webinar Forwatan 2022 dengan tema Idul Adha Dibayang-bayang PMK, Amanakah? yang disiarkan secara virtual, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Dia menjelaskan, data yang diinput pemerintah ke website resmi siagapmk.id berasal dari petugas resmi penanganan PMK. Sementara hewan yang ditangani oleh dokter hewan mandiri, mantri mandiri yang juga ikut dalam penanganan wabah PMK jumlahnya sangat banyak.

"Hewan yang diobati peternak sendiri saja itu luar biasa banyak. Jadi saya berkeyakinan bahwa data yang dirilis pemerintah itu ketinggalan atau data realnya jauh melampaui dari data yang ada di website resminya," jelas dia.

Nanang juga menyakini jumlah data hewan ternak mati karena PMK di lapangan lebih banyak dari data yg ditampilkan pemerintah.

Baca juga: Hasil Uji Lab Keluar, Daging Kerbau Impor Bulog dari India Bebas Wabah PMK

Adapun jumlah hewan ternak yang mati berdasarkan data pemerintah yang diinput lewat http://siagapmk.id, per Kamis (30/6/2022) mencapai 1.774 ekor.

Lebih lanjut Nanang mengatakan, dirinya sudah pernah mengusulkan ke Kementerian Pertanian agar pemerintah memiliki data pendamping. Sehingga dengan begitu dia berharap, pemerintah tidak mengacu lewat data informal saja.

"Jadi ketika mengambil keputusan dalam mengambil tindakan tidak terlambat. Saya sudah pernah sampaikan itu," kata dia.

"Kalau data sekarang (di website) yang terpapar mungkin 200.000 sekian ekor tapi mungkin data realnya sudah diatas sejuta," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com