[POPULER MONEY] Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini, WNI Tak Perlu Tukar Uang | Dikaitkan dengan ACT, Bukalapak Buka Suara

1. Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Bank Indonesia (BI) dan 4 bank sentral negara ASEAN lain akan bekerja sama membentuk konektivitas pembayaran di ASEAN (ASEAN payment connectivity). Keempat bank sentral tersebut ialah Bank Thailand, Bank Negara Malaysia, Otoritas Moneter Singapura, dan Bank Sentral Filipina.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, ASEAN payment conectivity digagas untuk menjadi pionir sistem pembayaran antar negara (cross border payment) yang tengah diupayakan oleh anggota G20.

"Jadi kalau yang lain masih membahas ini itu, kita di ASEAN mungkin akan menjadi first mover Asian five. Lima bank sentral ini nantinya akan mendorong terciptanya payment connectivity di ASEAN," ujar Filianingsih dalam diskusi virtual, Kamis (7/7/2022).

Selengkapnya klik di sini. 

2. Dikaitkan dengan ACT, Bukalapak Buka Suara

PT Bukalapak.com atau Bukalapak menyayangkan adanya pemberitaan yang mengaitkan unicorn tersebut dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Manajemen Bukalapak mengungkapkan pihaknya memang sempat bekerja sama dengan ACT, namun sejak 2019 Bukalapak memutuskan untuk tidak lagi menggandeng lembaga filantropis tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa Bukalapak telah menghentikan semua kerja sama dengan ACT sejak Juli 2019," kata manajemen dalam keterangan resminya diterima Kompas.com, Kamis (7/7/2022).

Manajemen menjelaskan, segala kegiatan pengumpulan dana yang ada di platform Bukalapak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga nirlaba yang kredibel, mematuhi ketentuan dokumen legalitas serta lulus seleksi dan pemeriksaan internal.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan kendala dalam pembangunan proyek LRT Jabodebek. Didiek mengatakan, sejak awal desain pembiayaan LRT Jabodebek tidak benar sehingga menjadi beban untuk Persero.

"Karena desainnya sudah enggak benar dari awal, jadi ini lah LRT (Jabodebek) bagian kereta api dan ini akan jadi beban," kata Didiek dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, sebagaimana dikutip dari YouTube Komisi V DPR, Kamis (7/7/2022).

Didiek menjelaskan, proyek LRT Jabodebek dimulai pada 2015 yang lalu, saat itu, salah satu perusahaan kontraktor dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginisiasi pembangunan LRT.

Selengkapnya klik di sini.