Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Bisnis Model Tak Sesuai UU, Dirut KAI Sebut Proyek LRT Jabodebek "Agak Aneh"

Kompas.com - 08/07/2022, 06:30 WIB
Aprillia Ika

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan alasan terkendalanya pembangunan LRT Jabodebek yang berujung pada molornya operasional hingga 2023. 

Didiek mengatakan, sejak awal desain pembiayaan LRT Jabodebek tidak benar. Sehingga, menjadi beban untuk (KAI) Persero.

"Karena desainnya (pembiayaan) sudah enggak benar dari awal, jadi ini lah LRT (Jabodebek) bagian kereta api dan ini akan jadi beban," kata Didiek kepada Komisi V DPR, sebagaimana dikutip dari YouTube Komisi V DPR, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah!

 

Didiek menjelaskan, pembangunan proyek LRT Jabodebek dimulai pada 2015. Saat itu, salah satu perusahaan kontraktor dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginisiasi pembangunan LRT.

Namun, kata dia, dalam perjalanannya pada tahun 2017, kontraktor BUMN kesulitan untuk melakukan penagihan.

"Di 2017 itu lah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengeluarkan Rp 29,9 triliun untuk membangun ini (LRT), tapi pemerintah akan membayar secara mencicil," ujar Didiek.

Baca juga: Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

 

Ia menilai, hal tersebut tidak sesuai dengan bisnis model yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada.

"Jadi proyek ini agak aneh karena pemilik proyek Kemenhub, kontraktor Adhi Karya, di Perpres 49 PT KAI sebagai pembayar. Kalau dibuka anatomi ini tidak wajar. Namun ini dalam rangka menyelesaikan proyek strategi nasional," ucap Didiek.

Lebih lanjut, ia berharap LRT Jabodebek nantinya dapat membangkitkan angkutan penumpang di wilayah tersebut.

"Dan ini harapan saya LRT Jabodebek dari Jakarta nanti di Dukuh Atas, Bekasi di Bekasi Timur, Depok di Cibubur ini bisa membangkitkan angkutan penumpang," pungkas Didiek.

(Penulis Haryanti Puspa Sari | Editor Erlangga Djumena)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com