Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sebut RI Jangan Baper Jika Dikritik Soal Penurunan Emisi, Kenapa?

Kompas.com - 13/07/2022, 21:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia tidak perlu ambil pusing ketika dikritisi terkait penurunan emisi karbon. Lantaran upaya penurunan emisi tidak hanya menyoroti Indonesia, tapi juga secara global.

Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri, atau mengurangi hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam pembahasan mengenai pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) tidak hanya mencakup keterjangkaun, tapi juga masalah perubahan iklim dan aspek pemerataan. Semua itu menjadi tanggung jawab seluruh negara.

"Hal ini sesuai dengan prinsip UNFCCC tentang tanggung jawab bersama, tetapi berbeda untuk negara seperti Indonesia yang belum memanfaatkan hutan tropis, tentunya Indonesia akan dikritisi dalam hal pengelolaan hutan tropis," ujarnya dalam acara Road to G20: Sustainable Finance di Bali, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Ia mengungkapkan, sebagai negara berkembang yang masih terus mendorong pembangunan, dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tentunya masih membutuhkan banyak energi listrik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan energi listrik tersebut diakui akan menghasilkan banyak emisi karbon, terlebih saat ini memang Indonesia masih menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.

Meski demikian, Sri Mulyani meminta, Indonesia tak perlu terbawa perasaan (baper) ketika dikritisi mengenai upaya penurunan emisi karbon. Ia menekankan, kewajiban menurunkan emisi menjadi tugas bersama, baik negara berkembang maupun negara maju.

"Bagi Indonesia, sumber emisi CO2 yang berasal dari sektor kelistrikan tentunya menjadi salah satu bidang yang juga akan dikritisi. Tapi ini bukan hanya untuk Indonesia, makanya orang Indonesia jangan baper, karena negara kita juga akan dikritisi," ungkapnya.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tidak hanya pada negara berkembang, dunia juga akan mencermati komitmen negara-negara maju. Seperti terkait komitmen Amerika Serikat (AS) terhadap perubahan iklim.

Begitu pula pada komitmen Eropa terhadap penurunan emisi di tengah situasi geopolitik, mengingat perang antara Rusia dan Ukraina telah membuat akses energi ke Eropa menjadi terganggu.

"Komitmen mereka terhadap perubahan iklim pasti juga akan diteliti. Jadi semua negara akan diteliti. Untuk Indonesia, karena kita sudah berkomitmen pada NDC kontribusi yang ditentukan secara nasional. Reputasi dan kredibilitas komitmen negara kita tentunya perlu terus dipertahankan dan dijaga," tutup dia.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Nasib Ekonomi RI Tak Akan seperti Sri Lanka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com