Sri Mulyani Minta Standar Perpajakan Internasional Harus Sesuai Kondisi Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan sistem perpajakan internasional harus mengakomodasi negara-negara berkembang.

Sebab, negara berkembang memiliki kapasitas yang berbeda dengan negara maju sehingga akan lebih sulit dalam menerapkan standar perpajakan internasional.

Ia mengatakan, saat ini dunia menghadapi kondisi yang kompleks. Perubahan terjadi sangat cepat, teknologi berkembang pesat, hingga terjadi perubahaan kebiasaan konsumen.

Oleh karena itu, diperlukan modifikasi pengaturan perpajakan internasional yang mampu menjadi solusi dalam menghadapi berbagai perkembangan baru. Perubahan tersebut tentunya membutuhkan kesepakatan global untuk bisa bekerja sepenuhnya.

Baca juga: OECD :1,2 Triliun Dollar AS Kekayaan Orang Asia Dititipkan di Negara Surga Pajak

"Ini termasuk tindakan bersama dalam menjaga keadilan dari sistem itu sendiri. Tanpa konsensus solusi di tingkat global, terdapat risiko dispute perpajakan dan perdagangan, mengurangi kepastian perpajakan dan investasi," ujarnya dalam forum G20: Tax Symposium di Bali, Kamis (14/7/2022).

Sri Mulyani mengatakan negara-negara anggota G20 dan G20-OECD BEPS Inclusive Framework, telah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang mendesain dan mengimplementasikan standar perpajakan internasional.

Adanya kondisi struktur perekonomian, finansial, dan teknikal yang berbeda, serta pembatasan data, membuat negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih berat dalam mengimplementasikan standar perpajakan internasional, dibandingkan dengan negara-negara maju.

Terlebih, negara-negara berkembang diperkirakan mengalami pengurangan pendapatan yang relatif lebih besar dari penghindaran pajak berbasis cross border atau cross border tax evasion. Oleh sebab itu, partisipasi negara-negara berkembang sangat diperlukan mengatasi tantangan perpajakan di era digitalisasi saat ini.

Baca juga: Erick Thohir: Sarinah Dikunjungi 5 Juta Orang sejak Dibuka Kembali

"Suara mereka (negara-negara berkembang) harus didengarkan dan dipertimbangkan. Terutama, partisipasi mereka harus sepenuhnya terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan," ungkap Sri Mulyani.

"Sehingga mereka bisa memiliki pengaruh secara langsung dalam membentuk peraturan perpajakan internasional untuk mengatasi based erotion profit shifting dan memastikan playing field yang setara," tambahnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, bahwa standar perpajakan internasiona harus menjadi solusi global untuk berbagi tantangan.

Oleh karena itu kata Sri Mulyani, penting untuk membangun konsensus tentang standar melalui pendekatan inklusif, mempertimbangkan kapasitas, serta kebutuhan dari negara berkembang dan negara yang paling terkendala.

Menurutnya instrumen dan konvensi harus dapat diterapkan baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia.

"Ini adalah pekerjaan kita untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dalam pertukaran informasi dan pemberantasan based erotion profit shifting adalah untuk kepentingan semua anggota. Tidak boleh ada negara yang tertinggal," ucap dia.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Perang Rusia-Ukraina Jadi Sumber Krisis Energi dan Pangan Dunia