Investasi Proyek Transisi Energi Mencapai Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Butuh "Support" Global

BALI, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai investasi proyek transisi energi sangat mahal yakni 500 miliar dollar AS yang setara dengan Rp 7.500 triliun (kurs Rp 15.000 per dollar AS). Maka dari itu support dari global sangat dibutuhkan untuk mendorong program transisi energi ini.

Sri Mulyani menjelaskan, investasi yang dibutuhkan untuk proyek energi bersih ini tidak sedikit. Sedangkan posisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini terbagi porsinya untuk jaring pengaman sosial melalui skema subsidi.

"Jika kami tidak menghitungnya secara cermat akan sangat berimplikasi bagi masyarakat. Bahkan ini juga akan berimplikasi kepada PLN sebagai perusahaan listrik kami," ujar Sri Mulyani dalam siaran pers, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Luhut Ajak Negara–negara G20 Investasi EBT di RI

Sri Mulyani menyinggung soal mahalnya investasi pembangunan pembangkit EBT dan juga langkah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang dilakukan oleh PLN.

"Apalagi, selama ini suku bunga cenderung sangat tajam dan ini sangat berat. Jika tidak ada support global maka rencana ini tidak bisa ter- deliver secara cepat," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Bahlil Bakal Umumkan Aturan Larangan Ekspor EBT Akhir Bulan Juli 2022

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kapasitas daya listrik di Indonesia saat ini mencapai sekitar 63 gigawatt (GW). Pertumbuhan permintaan terus bertambah setiap tahun sehingga pada 2060 mendatang kebutuhan listrik bisa mencapai 200 GW.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN butuh tambahan pendanaan minimal 500 miliar dollar AS. Sehingga satu-satunya cara maju adalah dengan melalui kolaborasi kebijakan, strategi, hingga investasi," ujar Darmawan.

Baca juga: Jalankan Proyek Transisi Energi, PLN Butuh Dana Rp 7.500 Triliun

Darmawan mengatakan, untuk mendorong transisi energi, kolaborasi semua pihak sangat penting. Dia bilang, jika dalam menjalankan proyek transisi ini bergantung pada anggaran pemerintah saja, maka tidak akan bisa berkelanjutan.

“Karena di sana ada anggaran untuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pendidikan untuk kelompok miskin yang juga sangat penting. Kita membutuhkan kolaborasi kebijakan, teknologi, dan investasi. Karena transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar. Dengan kerja sama ini, kami jadi sadar tidak menghadapi krisis ini sendiri," ujar Darmawan.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan RI Dorong Transisi Energi

Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun.

Pada tahun ini, pemerintah masih memberikan dukungan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 125 triliun, yang terdiri atas subsidi Rp 62 triliun dan kompensasi Rp 63 triliun.