Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pastikan Tidak Ada Proyek Mangkrak Sampai Pemerintahan Jokowi Berakhir

Kompas.com - 15/07/2022, 19:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak ada proyek-proyek pemerintahan termasuk 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yang mangkrak sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

"Makanya kita sudah putuskan tadi untuk sampai tahun 2024, tuntas ini semua, tadi diibutuhkan Rp 18,9 triliun. Sekarang kita lagi sisir satu-satu, kita cek-ricek, dan check again sehingga penggunaan dana itu benar dilakukan," katanya di Jakarta, Jumat (15/7/2022).

"Sehingga nanti ada pemerintahan yang baru, tidak ada proyek-proyek yang mangkrak karena tidak dicek. Tidak ada proyek mangkrak karena tidak dilakukan evaluasi sana sini," ujar Luhut lagi.

Baca juga: Luhut soal Potensi Resesi: Ekonomi RI Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Luhut bilang, pada Desember tahun ini, akan dilakukan kembali evaluasi terkait 5 destinasi pariwisata super prioritas bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian PUPR di bawah koordinasi Kemenko Marves.

"Saya yang ditugaskan Presiden untuk di situ, saya pastikan tidak boleh mangkrak. Harus dicek satu per satu. Jadi tujuan rapat nanti bulan Desember, kita lakukan lagi evaluasi di dalam rapat koordinasi," ucapnya.

Baca juga: Luhut Ajak Negara–negara G20 Investasi EBT di RI

Terpenting kata mantan Menko Polhukam ini, segala sesuatunya harus terintegrasi untuk menuntaskan proyek-proyek pemerintahan agar tidak jadi proyek mangkrak.

"Semua kita kerjakan terintegrasi, saya tegaskan terintegrasi. Karena tidak ada yang tidak bisa baik kalau tidak terintegrasi. Tidak ada proyek itu jalan tanpa evaluasi," kata Luhut.

Dari pemberitaan Kompas.com, Kementerian PUPR melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam membangun 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kelimanya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Likupang di Sulawesi Utara (Sulut).

"Kami selalu dengan IAI bekerja erat dalam membangun lima destinasi wisata kita, tidak lepas dari IAI dan para arsitek (mulai) dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang," ujar Basuki.

Dia memastikan, semua pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas tersebut menganut kearifan lokal. Ini bertujuan dalam menuntut kepiawaian dan kepekaan para arsitek untuk mengadopsi hal itu.

Baca juga: Kata Luhut, Tiap Mobil Nikmati Subsidi Rp 19,2 Juta, Motor Rp 3,7 Juta Per Tahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com