Soal Kelebihan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, ini Kata Kemenko Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih terkendala menipisnya dana akibat terjadi pembengkakan biaya konstruksi atau cost overrun. Rencananya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibiayai APBN melalui suntikan PMN ke PT KAI (Persero).

KAI merupakan pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dengan anggota konsorsium terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alami cost overrun menjadi sebesar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun. Biaya itu membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp 27,09 triliun dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun.

Baca juga: Bayang-bayang Pinjaman China di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Terkait kelebihan biaya yang menjadi ditanggung APBN, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah masih akan melakukan pembahasan.

Menurutnya, pembahasan terakhir terkait proyek KCJB baru berfokus pada kewajiban kontribusi negara dalam pembangunan, bukan dalam hal pembahasan mengenai kelebihan biaya.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas dia dalam media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis untuk mengejar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa segera rampung dan beroperasi pada 2023 mendatang. Hal ini mengingat sebagian besar konstruksi pembangunan kereta cepat sudah selesai.

Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.

"Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di Depo-nya. Stasiun-stasiunnya kereta cepat juga sudah mulai dikerjakan," ungkap Wahyu.

Baca juga: Duit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menipis, Kini Berharap APBN

Sebagai informasi, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema business to business (B2B).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar. Lantaran, di tengah perjalanan pembangunan terjadi perubahan desain akibat kondisi geologis dan geografis yang berubah dari awal perencanaan.

Terlebih proyek pembangunan kereta cepat merupakan hal baru bagi Indonesia. Selain itu, seiring waktu berjalan harga tanah juga mengalami kenaikan, sehingga biaya pembebasan lahan meningkat dan membuat kebutuhan anggaran membengkak.

Menurut Arya, terhambatnya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga turut berpangaruh pada pembengkakan biaya. Ia bilang, proyek ini terhambat akibat pandemi Covid-19 yang membuat keuangan para pemegang saham memburuk dan sulit melakukan pendanaan.

"Jadi pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan wal dan sebagainya, itu membuat beberap ahal agak terhambat. Di mana-mana kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost, itu sudah pasti," kata Arya kepada wartawan pada Senin (11/10/2021) lalu.

Baca juga: Kereta Cepat Tak Sampai Kota Bandung, Kira-kira yang Minat Banyak?