Drama Panjang Kereta Cepat: Jadi Rebutan Jepang-China, Biaya Bengkak, Kini Minta APBN

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah menjadi sasaran kritikan publik Tanah Air. Beberapa masalah menerpa megaproyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023, itu pun dengan asumsi jika APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) PT KAI (Persero) cair. Biaya konstruksi pun membengkak drastis.

PT KCIC yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN dan konsorsium perusahaan China berharap, kucuran duit APBN bisa jadi penyelamat.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit.

Baca juga: Alasan Utama Jokowi Dulu Pilih China: Janjikan Kereta Cepat Tanpa APBN

Sementara dana APBN yang sudah disetujui DPR RI untuk disuntik ke PT KCIC adalah sebesar Rp 4,3 triliun. PMN itu digunakan sebagai pemenuhan base equity capital agar utang dari China bisa dicairkan seluruhnya.

Jumlah APBN yang dikucurkan ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ini masih jauh untuk bisa menutupi angka pembengkakan biaya yang muncul selama konstruksi.

Terbaru, China Development Bank (CDB) sempat meminta Pemerintah Indonesia melalui APBN turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Jepang kecewa dan menyesal

Jika menilik ke belakang, polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung sempat membuat hubungan Indonesia-Jepang merenggang. Terlebih setelah Tokyo mengetahui kalau pemerintah Jokowi lalu berpaling ke China dalam proyek itu.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 4 September 2015, Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki, sempat meluapkan kekecewaan dan penyesalan pemerintahnya kepada Indonesia.

"Saya telah menyatakan penyesalan saya karena dua alasan," kata Tanizaki memulai pembicaraan di hadapan wartawan yang mengerubunginya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KOMPAS.com / DANI PRABOWO Dubes Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki

Pertama, pihak Jepang menyesal lantaran dana yang sudah dikucurkan untuk studi kelayakan high speed rail (HSR) rute Jakarta-Bandung sangat besar. Studi kelayakan HSR dikerjakan selama tiga tahun dan melibatkan pakar teknologi Jepang yang bermitra dengan Indonesia.

Kedua, Tanizaki menuturkan teknologi yang ditawarkan Jepang merupakan teknologi terbaik dan memiliki standar keamanan tinggi.

Baca juga: Mengapa Amerika Serikat Kurang Berminat Membangun Kereta Cepat?

"Tapi keputusan ini sudah dibuat pemerintah Indonesia dan kami menghormatinya, karena ini bukan keputusan yang mudah. Saya akan langsung menyampaikannya ke Tokyo," pungkas Tanizaki.

China menyalip Jepang

Pada 2015, di tengah usaha Jepang melobi pemerintah Indonesua, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

Saat Jepang masih belum menyerah merayu Pemerintah Indonesia, Rini bahkan selangkah lebih maju dengan menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016.