Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Kompas.com - 08/08/2022, 14:46 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mewaspadai semakin tingginya laju inflasi. Pada Juli 2022 inflasi tercatat mencapai 4,94 persen (year on year/yoy), menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Seperti diketahui, tingginya inflasi akan membuat pendapatan riil masyarakat terus menurun sehingga standar hidup pun menurun, hingga akhirnya akan berimbas pada peningkatan kemiskinan.

"Ini yang kita harus hati-hati. Laju inflasi nasional terus mengalami peningkatan signifikan terutama didorong oleh harga bahan pangan yang masih tinggi," ujar Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Hendranata dalam media briefing, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Inflasi Terjaga, BI Dinilai Tak Perlu Buru-buru Naikkan Suku Bunga

Ia menjelaskan, berdasarkan jenisnya, tingkat inflasi tertinggi memang terjadi pada volatile food yang tercatat sebesar 11,46 persen (yoy) di Juli 2022. Inflasi harga pangan yang bergejolak ini utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pangan akibat kendala suplai karena adanya faktor cuaca buruk.

Menurut Anton, ada gap yang luar biasa besar bila melihat dari sisi permintaan dan suplai. Dia mengatakan, pada dasarnya dari sisi permintaan mengalami peningkatan dengan inflasi sebesar 1,87 persen, namun karena dari sisi suplainya juga terganggu maka inflasi melonjak menjadi 4,94 persen (yoy).

"Oleh karena itu, ini yang harus menjadi PR bersama, mudah-mudagan pemerintah bisa mengatasi faktor suplai ini," katanya.

Adapun berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang tinggi di Juli 2022 disebabkan oleh kenaikan harga komoditas global, terutama komoditas pangan dan pupuk.

Selain itu, turut dipengaruhi perkembangan curah hujan di beberapa daerah penghasil cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang dikategorikan tinggi. Kondisi tersebut mempengaruhi tingkat produksi.

Baca juga: Inflasi Juli Tertinggi sejak 2015, BI Sebut Inflasi Inti Tetap Terjaga Rendah

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan, meski inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan sejumlah negara lainnya, namun ia memastikan pemerintah akan tetap mewaspadai kenaikan inflasi nasional.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) mengalami inflasi sebesar 9,1 persen (yoy) per Juni 2022, lalu Uni Eropa 8,6 persen (yoy), dan Singapura 6,7 persen (yoy).

"Inflasi adalah risiko yang harus terus kami waspadai, saat ini inflasi di Indonesia masih relatif terkendali dibandingkan dengan banyak negara lainnnya," kata Febrio dalam kesempatan yang sama.

Ia mengungkapkan, dalam upaya menekan inflasi, pemerintah akan mendorong kerja sama dengan pelaku sektor pertanian agar suplai komoditas hortikultura dan pangan lainnya dapat dipastikan terjaga. Sehingga, harapannya dengan suplai hortikultura yang terjaga maka inflasi bisa lebih terkendali ke depannya.

Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, maupun dengan lembaga terkait, untuk mengantisipasi agar sumber-sumber risiko dari peningkatan inflasi ini bisa dikendalikan bersama-sama.

"Kalau di Juli 2022 itu 4,94 persen, kami harapkan ini tidak meningkat lagi di bulan-bulan berikutnya, bahkan kalau bisa kami dorong untuk lebih rendah dari 4,94 persen ini," tutupnya.

Baca juga: Inflasi Juli Tertinggi Sejak 2015, Sri Mulyani: Masih Relatif Moderat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com