Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 403,0 miliar dollar AS pada kuartal II-2022, turun dibandingkan posisi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 412,6 miliar dollar AS.

Bila dibandingkan secara tahunan, posisi utang luar negeri di kuartal II-2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 0,9 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta," ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa RI Turun Jadi 132,2 Miliar Dollar AS

Tercatat posisi utang luar negeri pemerintah hingga akhir Juni 2022 sebesar 187,3 miliar dollar AS, menurun dari posisi kuartal sebelumnya yang sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi 8,6 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).

Penurunan itu terjadi lantaran adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.

Kemudian, adanya pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan utang luar negeri Pemerintah di triwulan laporan.

Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Baca juga: Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Erwin bilang, penarikan utang luar negeri pada kuartal II-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun dukungan utang luar negeri Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada Kuartal II 2022, antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,6 persen dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan sebesar 16,6 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, sektor konstruksi 14,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,7 persen.

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN Pemerintah," jelasnya.

Sementara untuk posisi utang luar negeri sektor swasta tercatat sebesar 207,1 miliar dollar AS di kuartal II-2022, turun tipis dari kuartal sebelumnya yang sebesar 207,4 miliar dollar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi di kuartal sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy).

Perkembangan itu disebabkan oleh utang luar negeri lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 0,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 5 persen (yoy).

Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy).

Adapun posisi ULN sektor swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74 persen terhadap total ULN swasta.

Erwin mengatakan, dengan realisasi utang luar negeri pemerintah dan swasta tersebut, BI meyakini struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Menurut dia, terkendalinya utang luar negeri Indonesia pada kuartal II-2022, tercermin dari rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di kisaran 31,8 persen, turun dibandingkan rasio pada kuartal sebelumnya yang sebesar 33,8 persen.

Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan dari dominasi ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tutup Erwin.

Baca juga: Naik Lagi, Utang Pemerintah Tembus Rp 7.123 Triliun