Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Kompas.com - 16/08/2022, 18:45 WIB

Ade Miranti Karunia,

Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

Ade Miranti Karunia

Penulis

Akhdi Martin Pratama

Editor

Lihat Foto

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati menggelar jumpa pers di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (1/8/2022). Stabilitas sistem keuangan pada kuartal II-2022 berada dalam kondisi yang terjaga meski di tengah tekanan global.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk belanja negara khusus kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2023, ada beberapa yang menjadi prioritas. Salah satunya untuk biaya pemilihan umum (pemilu).

Sri Mulyani menyebutkan, total anggaran belanja negara khusus K/L tahun depan mencapai Rp 993,2 triliun. Dana tersebut bertambah dari APBN tahun ini yang sebesar Rp 764 triliun.

"Belanja K/L di 2023, ada beberapa prioritas yang sangat obvious. Persiapan pemilu pasti masuk. Makanya kita lihat angkanya Rp 993 triliun tanpa ada covid lagi, tanpa ada program PEN ini Rp 993 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, di Jakarta, Selasa (16/8/2022)

"Itu naik sangat tajam dari Rp 764 triliun, tahun ini yaitu program tanpa yang di luar covid dan PEN. Jadi kenaikan Rp 764 triliun ke Rp 993 triliun itu untuk pemilu," lanjut dia.

Kemudian belanja prioritas berikutnya untuk infrastruktur. Sri Mulyani meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pembangunan prioritas termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024.

"Untuk infrastruktur prioritas Pak Bas (Menteri PUPR) harus menyelesaikan sebelum masa periode kabinet ini (berakhir), beberapa untuk segera dikonsolidasikan, dan untuk IKN secara terukur," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mendapat jatah anggaran dari belanja negara, khususnya untuk pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Pasalnya, hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem pertahanan Tanah Air.

"Pengadaan Alutsista yang juga diberikan. Terutama dalam suasana geopolitik yang memang tentu membutuhkan Indonesia harus siap terhadap berbagai hal," kata mantan Direktur Bank Dunia ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.