Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan, tahun 2023 Indonesia akan diharapkan pada kondisi yang menantang.

Bedasarkan pidato Presiden RI Joko Widodo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden, kami melihat banar-benar terjadi awan gelap di tahun 2023 karena dari perkiraan yang disampaikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2023 pertumbuhan ekonomi antara 5,3-5,9 persen,” ujar Tuhid secara virtual, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Tauhid menjelaskan, apa yang disampaikan oleh pemerintah menunjukkan sikap yang cenderung tidak optimis. Dia bilang, pemerintah mengambil preferensi batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah cenderung tidak optimis. Kalau optimis, seharusnya 5,9 persen. Artinya tahun depan masih menjadi tahun yang cukup kritis, dimana kita dibayangi oleh konflik Rusia dan Ukraina, harga minyak dunia berdasarkan ICP 90 dollar AS per barrel, dan juga bayangan inflasi,” jelas dia.

Tauhid menambahkan, berdasarkan skenario APBN, di tahun depan akan terjadi konsolidasi, dimana defisit yang terjadi hampir Rp 600 triliun di tahun 2023. Dengan kondisi tersebut, ia menilai akan terjadi ekspansi fiskal yang membuat APBN tahun 2023 akan lebih rendah dari tahun ini.

Baca juga: Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

“Dari yang Rp 3.130 triliun menjadi Rp 3.041 triliun, artinya, ekspansi fiskal bisa terbatas, dan tahun depan saya kira akan terjadi stagflasi ekonomi. Ini harus diwaspadai oleh masyarakat menengah kebawah, khususnya golongan bawah. Karena, akan terjadi pengurangan subsidi BBM yang cukup siginifikan,” ujar Tuhid.

Dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tahun depan anggaran subsidi untuk energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar, pertalite, dan juga elpiji adalah Rp 336,7 triliun. Nominal tersebut susut dibandingkan anggaran subsidi energi tahun ini sebesar Rp 502 triliun.

“Untuk subsidi, yang mencapai Rp 502 triliun tahun ini, termasuk subsidi energi dan kompensasi, tahun depan anggarannya adalah Rp 336,7 triliun. Artinya, harga minyak relatif lebih rendah ke 90 dollar AS per barrel lagi, kurs kita relatif lebih baik pada situasi saat ini yang sangat volatile. Sehingga sebetulnya dari sisi absolute subsidi itu masih sangat tebal,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari