Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menahan harga pertalite meski harga minyak dunia melonjak. Hal itu karena pemerintah masih memberikan subsidi pertalite.

Lantas berapa harga pertalite jika tidak disubsidi oleh pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga keekonomian sejumlah bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) masih lebih tinggi dari harga yang dijual di SPBU.

Ia mencontohkan, dua jenis BBM yang harganya masih lebih rendah dari nilai keekonomiannya ialah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92).

Baca juga: Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Saat ini kata Airlangga, harga keekonomian Pertalite sudah mencapai Rp 13.150 per liter. Sementara di SPBU, Pertalite masih dijual Rp 7.650 per liter. Akibatnya, selisih harga harus ditanggung pemerintah lewat skema subsidi.

"(Sementara) Harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (16/8/2022).

Lebih lanjut Airlangga mengklaim, harga bensin di Indonesia saat ini masih lebih rendah dibanding sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan data yang Ia miliki, di Thailand rata-rata harga BBM dipatok Rp 19.500, Vietnam Rp 16.645 per liter, dan Filipina Rp 21.352.

"Kita relatif di bawah negara ASEAN lain," kata dia.

Tingginya harga komoditas energi memang diakui pemerintah sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini. Oleh karenanya, pemerintah menganggarkan subsidi energi yang nilainya mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun 2022.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa Jebol

Subsisi capai Rp 502 triliun

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran subsisi energi mencapai Rp 502 triliun pada 2022.

"Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini," ujarnya.

Dia melanjutkan, anggaran besar untuk subsidi energi diberikan pemerintah agar harga energi di dalam negeri tetap terjangkau masyarakat di tengah kenaikan harga energi global. Pada saat bersamaan, pemerintah juga berupaya menjaga harga energi agar inflasi dapat ditekan di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Terancam Jebol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya potensi anggaran subsidi energi jebol, atau lebih dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2022. Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pagu anggaran subsidi energi yang terdiri dari BBM, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502,4 triliun.

"Kami melihat dengan volume yang cukup besar, ini (anggaran subsidi energi) bisa mungkin terlewati," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (16/8/2022).

Sebagaimana diketahui, belanja subsidi energi mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini, seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 telah diubah menjadi 100 dollar AS per barrel, dari semula hanya 63 dollar AS per barrel.

Tingginya subsidi komoditas energi juga menjadi salah satu alasan utama proyeksi anggaran belanja pada tahun ini membengkak, menjadi Rp 3.169,1 triliun. Padahal, tanpa adanya lonjakan subsidi energi, target belanja negara sebenarnya hanya mencapai Rp 2.714,1 triliun.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite