Pemerintah Dinilai Super Tega jika Naikkan Harga BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah super tega jika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, di tengah kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan akibat pandemi covid-19.

Menurut Mulyanto, pemerintah harus memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil. Bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM. Hal tersebut justru akan menyebabkan lonjakan inflasi.

"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM. Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. Sebab kalau pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah super tega dengan rakyatnya," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Subsidi Dikhawatirkan Picu Inflasi dan Gerus Daya Beli Masyarakat

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan kondisi riil masyarakat. Dia bilang, sebagai Presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.

"Karena itu, PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikan harga BBM subsidi sekarang. Alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak covid-19," ucapnya.

Mulyanto menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas. Hal itu dinilai akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan.

Baca juga: Sinyal Harga BBM Naik Makin Kuat, Menteri ESDM Sebut Subsidi Sudah Sangat Berat

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) beberapa bulan yang lalu. Dalam rapat tersebut, Pertamina memang mengungkapkan beban mereka menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

Sehingga Komisi VI pada saat itu mendorong Pertamina untuk berbicara dengan pemerintah agar beban ini bisa dibantu. Mengenai wacana kenaikan harga BBM, Andre mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menambah beban masyarakat.

Baca juga: Luhut: Mungkin Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

"Kami di Komisi VI mendorong sepenuhnya Kementerian BUMN, Pertamina duduk bareng dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Apapun keputusan pemerintah intinya jangan membebani masyarakat, di mana masyarakat baru pulih dari pandemi," kata Andre.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada pekan depan, kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Hal ini dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Soal dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Baca juga: Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya