Pemerintah Bandingkan Harga BBM Indonesia Vs Negara Lain, Buruh: "Ojo Dibanding-bandingke Lah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia bersuara keras terkait rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.

Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat menegaskan, kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait sangat besarnya subsidi BBM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 502,4 triliun, menurutnya tidak perlu dikeluhkan oleh Pemerintah. Apalagi membandingkan dengan negara lain.

"Ojo dibanding-bandingke lah," ujar Mirah melalui keterangan tertulis, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Buruh Resah Harga BBM Naik, Sebut Efeknya Daya Beli Turun hingga Ancaman PHK

Pemerintah kata Mirah, diamanahkan oleh UUD untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga sangat wajar jika pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait dengan kebutuhan hidup rakyat, termasuk subsidi BBM.

"Tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengeluh kepada rakyat," kata dia.

Baca juga: Kata Sri Mulyani, bila Harga BBM Tidak Naik, ABPN Bengkak Nyaris Rp 700 Triliun

Dirinya juga mengkritisi segala fasilitas kemewahan yang diberikan kepada pejabat negara dan BUMN. Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena menurutnya, biaya BBM para penjabat tersebut ditanggung oleh negara.

"Seharusnya, pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila," ujar Mirah.

Apabila pemerintah tetap "ngotot" menaikkan harga BBM Pertalite dan Solar maka puluhan ribu buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di 34 provinsi, yang direncanakan akan berlangsung pada awal September 2022.

Baca juga: Buruh Ancam Demo jika Pemerintah Ngotot Menaikkan Harga BBM