Harga BBM Subsidi Bakal Naik, Akankah BLT UMKM Dilanjutkan?

JAKARTA KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya akan rapat bersama para menteri membahas opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pertalite dan Solar sore ini, Jumat, (26/8/2022).

Teten bilang dalam rapat tersebut akan membahas program-program perlindungan sosial termasuk juga dukungan bagi usaha mikro yang akan terdampak oleh meningkatnya harga pangan termasuk juga energi.

"Ya hari ini akan ada rapat dengan Menko Perekonomian, sore nanti mungin ada kaitan untuk menyiapkan program-program perlindungan sosal termasuk juga dukungan bagi usaha mikro yang akan terdampak oleh meningkatnya ya harga pangan termasuk juga energi," ujarnya di Jakarta Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Cara Cek Penerima BLT UMKM 2022 Rp 600.000 lewat Eform.bri.co.id

Lebih lanjut Teten mengatakan, kemungkinan program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM akan tetap dijalankan sebagai bantalan dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia.

"Program itu sangat tepat dan cukup terutama untuk usaha mikro," ucapnya.

Adapun sebelumnya, pemerintah dikabarkan akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jika kenaikan harga BBM subsidi tidak dilakukan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun.

"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Sementara Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, penyesuaian harga BBM subsidi tengah dibahas di Kementerian Keuangan, ESDM, dan Kemenko Perekonomian. Namun, apa pun keputusan yang nantinya diambil, akan diikuti.

"(Harga BBM subsidi akan naik) enggak tau dong, Pertamina kan hanya operator. Ini kan ada (diskusi) dari Kementerian Keuangan, ESDM, Kemenko Perekonomian, itu yang mengatur. Kalau kita kan operator cuma ditugaskan negara. Kita ikut saja,” kata Arya di Jakarta, Rabu (23/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Kalau Anggaran Subsidi BBM Ditambah, dari Mana Dananya?