Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Soal Ekonomi Digital, Kita Tidak Ketinggalan Amat

Kompas.com - 29/08/2022, 10:37 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara lain dalam hal ekonomi digital. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara kartu kredit pemerintah domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara.

"Saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya (soal ekonomi digital), kita ini tidak ketinggalan amat (dengan negara lain)," ujarnya saat peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara, Senin (29/8/2022).

Menurut Jokowi, saat ini perkembangan ekonomi digital berada pada kecepatan yang luar biasa karena teknologi berkembang lebih dulu ketimbang regulasinya.

Baca juga: Suku Bunga BI Naik, Ini Dampak Positif dan Negatifnya

"Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara," kata Jokowi.

Kartu kredit pemerintah domestik merupakan tindak lanjut digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui skema pembayaran Kartu Kredit Pemerintah yang pemrosesannya dilakukan di domestik.

Jokowi menjelaskan kartu kredit pemerintah domestik ini dapat memudahkan kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat maupun daerah untuk mendapatkan pembayaran yang lebih cepat.

Baca juga: Tarif Ojol Batal Naik, Ini Respons Asosiasi Pengemudi Ojek Online


"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya masuk ke rekening kita," ucapnya.

Sementara QRIS antarnegara merupakan platform standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan untuk bertransaksi antarnegara.

Jokowi menjelaskan dengan QRIS antarnegara ini maka akan memudahkan UMKM dan industri pariwisata untuk bertransaksi dengan negara-negara lain terutama di ASEAN.

"Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, pengguna tetapi kita juga memiliki sebuah platform, aplikasi, yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tuturnya.

Baca juga: Lowongan Kerja Wings Group, Terbuka bagi Fresh Graduate

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com