Subsidi BBM Dinikmati Kaum Mampu, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan lalu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan jika subsidi energi terutama subsidi BBM malah banyak dinikmati oleh warga yang mampu. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka subsidi BBM akan terus membengkak dan membebani keuangan negara.

Sri Mulyani bilang, subsidi solar yang beredar di pasar 89 persen-nya dinikmati oleh dunia usaha. Adapun untuk jenis BBM penugasan jenis Pertalite subsidinya dinikmati oleh 86 persen kalangan mampu.

Baca juga: Ratusan Triliun Subsidi BBM Banyak Dinikmati Orang Kaya, Sri Mulyani: Bikin Kesenjangan Semakin Lebar

Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menyebutkan skema subsidi energi yang tepat sasaran untuk golongan tidak masyarakat mampu mendesak untuk diterapkan.

Menurut dia, besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi.

“Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar Josua melalui keterangannya, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Digitalisasi melalui MyPertamina

Dia menilai, pemberlakuan digitalisasi seperti melalui aplikasi MyPertamina dapat membatasi jumlah dan jenis kendaraan yang mengakses BBM subsidi.

Dalam hal ini, Pertamina dinilai perlu meningkatkan koordinasi dengan Korlantas Polri terkait dengan data kendaraan per plat nomor.

Kemudian, Pertamina juga bisa mencocokkan data kependudukan dan penduduk miskin, bekerja sama dengan TNP2K ataupun Kemensos dan Kemendagri.

"Dengan demikian, BBM bersusidi dapat disalurkan tepat sasaran,” kata Josua.

Baca juga: Seputar Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi: Banyak Dinikmati Orang Kaya hingga Anggaran Bengkak

Pentingnya pengendalian konsumsi BBM subsidi

Lebih lanjut menurut Josua, saat ini angka psikologis harga BBM jenis Pertalite berada di level Rp 10.000 untuk dapat mengurangi beban subsidi BBM agar nilai subsidi dalam APBN tidak bengkak menjadi Rp 700 triliun, atau tetap RP 502,6 triliun.

“Dari sisi daya beli, kami menghitung direct Impact kenaikan Pertalite 30,72 persen ke inflasi (proporsi pertalite 80 persen total bensin) sebesar 0,93 persen. Untuk indirect impact, kami perkirakan akan sebesar setengah dari direct impact atau sekitar 0,47 persen,” papar Josua.

Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi penting dilalukan, asalkan ada payung hukumnya. Josua pun menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan revisi Perpres terkait pengendalian BBM bersubsidi mengingat kuota BBM bersubsidi diperkirakan habis pada Oktober atau November 2022.

Baca juga: Negara Tekor, Subsidi BBM dan Elpiji Banyak Bocor ke Orang Kaya