Sudah Cukupkah Dana Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Meredam Dampak Kenaikan Harga BBM?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk masyarakat menengah ke bawah. Bantuan ini diberikan pemerintah di tengah hangatnya isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Rencananya, terdapat tiga jenis bansos yang akan digelontorkan pemerintah mulai pekan ini. Bansos tersebut meliputi, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta keluarga peneriman manfaat, bantuan subsidi upah (BSU) untuk sekitar 16 juta pekerja, dan bantuan pada sektor umum di setiap daerah.

Lantas, apakah bantuan-bantuan tersebut dinilai sudah cukup meredam dampak dari kenaikan harga BBM nantinya?

Baca juga: Pemerintah Beri Bansos Rp 24,17 Triliun, Sinyal Harga BBM Naik Pekan Ini?

UMKM juga harus terima bansos

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, anggaran penambahan bansos untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi masih terlalu kecil. Bansos tersebut dinilai hanya berfokus kepada rumah tangga miskin atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah.

Padahal, kenaikan harga BBM subsidi juga akan berdampak cukup signifikan terhadap rumah tangga kelas menengah rentan. Bhima menyebutkan, saat ini masyarakat yang masuk golongan tersebut jumlahnya mencapai sekitar 115 juta orang.

"(Mereka) perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM. Tidak bisa berhenti pada PKH, atau BLT, tapi para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1 persen perlu dibantu dengan skema subsidi upah dengan nominal yang lebih besar dibanding 2020-2021," tutur Bhima, kepada Kompas.com, dikutip Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial, Harga BBM Subsidi Segera Naik? Ini Jawaban Sri Mulyani

Selain itu, Bhima mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya juga menerima bansos dari pemerintah. Sebab, kenaikan harga BBM subsidi akan mengerek harga berbagai komoditas lain.

"Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya, bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi," katanya.

Baca juga: Harga BBM Pertalite Dikabarkan Akan Naik, Pertamina: Masyarakat Harus Berhemat

Menambah bansos

Sementara itu, Profesor Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi, meskipun terus menurun selama beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54 persen pada Maret 2022.

Dengan tingkat kemiskinan tersebut, Budi menilai, anggaran bansos yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM masih kurang.

Oleh karenanya, Ia menyarankan pemerintah untuk menambahnya, sehingga dapat mencakup sebanyak mungkin masyarakat yang riskan terdampak harga BBM lebih tinggi.

"Anggaran Rp 24 triliun, kalau memang memungkinkan harus ditambah, karena susah dari mencukupi," kata dia.