Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS soal Dampak Kenaikan Harga BBM: Tergantung Skenario Pemerintah

Kompas.com - 01/09/2022, 23:00 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pekan belakangan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ramai diperbincangkan. Tapi hingga Kamis (1/9/2022), pemerintah belum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi.

Ketidakpastian ini membuat masyarakat harap-harap cemas hingga puncaknya pada Rabu (31/8/2022), terjadi antrean panjang di berbagai SPBU Pertamina karena masyarakat berbondong-bondong mengisi tangki kendaraannya,

Namun, Pertamina justru menurunkan harga BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, pihaknya belum memperhitungkan ekspektasi inflasi jika pemerintah merealisasikan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca juga: Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600.000, Cair September 2022

"Ini tidak bisa dilihat secara langsung, harus dilakukan pendalaman dulu oleh tim," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (1/9/2022).

Dia melanjutkan, pengkajian dampak kenaikan harga BBM subsidi perlu dilakukan secara mendetail lantaran kenaikan harga BBM subsidi dapat memberikan efek ganda kepada harga komoditas lainnya.

"Karena (kajian ini akan) memberi pengaruh kepada masyarakat untuk membeli sehingga ini akan dipelajari lebih lanjut," imbuhnya.

Margo juga tidak dapat memastikan apakah sebaiknya harga BBM subsidi ini naik sekaligus atau bertahap agar dampak ke inflasi dapat lebih ditekan.

Sebab menurut dia, dampak kenaikan harga BBM subsidi ke tingkat inflasi tergantung pada kebijakan yang dipersiapkan oleh pemerintah.

"Tentu saja ini tidak bisa saya jawab secara tegas karena kondisi dari waktu ke waktu itu berbeda. Tergantung juga bagaimana pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk menahan dampaknya," jelasnya.

Baca juga: Luhut: Pemerintahan Presiden Jokowi Selalu Tekankan Ekonomi Kerakyatan

BBM sumbang inflasi

Sebelumnya, BPS mencatat pada Agustus 2022 terjadi deflasi 0,21 persen secara bulanan. Namun secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 4,69 persen.

Inflasi di periode ini disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah, minyak goreng, rokok kretek filter, telur ayam ras, ikan segar, dan bawang merah.

Tidak hanya komoditas pangan, BPS juga mencermati komoditas harga yang diatur oleh pemerintah, terutama untuk bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif listrik.

Pada Agustus 2022, komoditas bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan 5,75 persen secara bulanan sehingga menyumbangkan andil ke inflasi Agustus sebesar 0,28 persen.

Kemudian komoditas bensin mengalami kenaikan harga sebesar 5,75 persen sehingga memiliki andil ke inflasi Agustus 2022 sebesar 0,20 persen.

Sementara, tarif listrik mengalami kenaikan harga sebesar 1,05 persen sehingga berkontribusi ke inflasi Agustus sebesar 0,04 persen.

Baca juga: Kemenhub Anggarkan Rp 1,59 Triliun untuk Program Tol Laut pada 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com