Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Delegasi G20, Suharso Ingatkan Pentingnya Perlindungan Sosial

Kompas.com - 08/09/2022, 14:56 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

BELITUNG, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menuturkan seluruh negara meningkatkan bantuan sosial (bansos) selama pandemi Civid-19. Namun bansos tersebut belum mampu menjangkau 4 miliar orang secara global.

"Kita juga telah menyaksikan seberapa diperlukannya perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19. Walaupun terdapat peningkatan program perlindungan sosial selama pandemi, namun lebih dari 4 miliar penduduk di dunia masih belum tercakup dalam sistem perlindungan sosial," katanya dalam sambutan membuka G20 Ministerial Development Meeting, Belitung, Kamis (8/9/2022).

Untuk memastikan resiliensi masyarakat dalam menghadapi guncangan dan krisis, Indonesia sebagai Presidensi G20, memfokuskan prioritas inisiatif perlindungan sosial adaptif yang sangat sesuai untuk memitigasi terhadap berbagai guncangan seperti pandemi, bencana alam, dan bencana akibat perubahan iklim.

Baca juga: Erick Thohir Targetkan Setoran Dividen BUMN Rp 43,3 Triliun pada 2023

Selain itu, ia juga menyoroti fase pemulihan ekonomi yang menghasilkan kesempatan untuk bertransisi menuju ekonomi berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.

"Tentunya kita tidaklah asing dengan ancaman perubahan iklim yang dapat merenggut masa depan anak-anak kita dari kehidupan yang layak," kata Suharso.

Lebih lanjut kata dia, menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lebih dari tiga miliar penduduk dunia atau hampir setengah dari populasi dunia hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Tantangan tak sampai di situ. Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan terdapat peningkatan inflasi pada tahun 2022 sebesar hampir 6 persen di negara ekonomi maju. Ini merupakan yang tertinggi dalam empat dekade terakhir.

Baca juga: ANJ Paparkan Strategi Kerja Semester II-2022, Kejar Target Pertumbuhan Produksi 7 Persen

Sedangkan di negara berkembang, tingkat inflasi mencapai sekitar 9 persen atau yang tertinggi sejak periode the Great Recession. Hal-hal tersebut memiliki dampak terhadap progres pembangunan di negara berkembang. Misalnya, meroketnya harga pangan dan energi.

Tingginya inflasi juga akan mempersulit negara untuk menyalurkan lebih banyak investasi demi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Suharso menambahkan, hampir satu dekade yang lalu, pasca krisis finansial global, Indonesia memiliki harapan baru yaitu terbentuknya G20 Development Working Group.

"Forum yang kita visikan dapat menyatukan ekonomi-ekonomi terbesar dunia untuk bersama-sama menutup kesenjangan pembangunan dan membantu negara berkembang," ucap dia.

Baca juga: OJK Terima 8.771 Aduan dari Masyarakat, Ini Sektor yang Paling Banyak Diadukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

Whats New
RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Whats New
Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Whats New
Nasabah Kaya Perbankan Belum 'Tersengat' Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Nasabah Kaya Perbankan Belum "Tersengat" Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com