Pemerintah Anggarkan Rp 392 Triliun untuk Proyek Infrastruktur 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan Rp 392,02 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun depan mulai dari jalan, pipa gas, hingga bandara. Adapun alokasi anggaran itu tertuang dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2023.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran tersebut mencakup kebutuhan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 213,4 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 93 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 85,7 triliun.

"Infrastruktur tetap menjadi salah satu bidang prioritas dan ini akan mendapatkan bagian anggaran Rp 392,02 triliun. Beberapa kementerian akan menjalankan kegiatan dengan anggaran di bidang infrastruktur ini," ungkapnya dalam rapat panja belanja antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Mayoritas Saham Terkoreksi, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Secara rinci, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dilakukan pembangunan 489,09 kilometer (km) jalan baru dan 49 km jalan bebas hambatan. Lalu membangun 10.372 meter jembatan baru, 3.511 unit rumah susun baru, dan 3.361 unit rumah khusus baru.

Kemudian pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 1.799 liter per detik. Lalu ada pembangunan 23 unit bendungan yang 13 di antaranya akan diselesaikan tahun depan, dan pembangunan baru sebanyak 7 unit bendungan.

"Kemudian ada pembangunan dan rehabilitasi masing-masing sebesar 6.900 hektar dan 98.700 hektar jaringan irigasi," kata Isa.

Baca juga: KaryaKarsa Kembangkan Kakoin sebagai Metode Pembayaran Digital

Sementara pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dilakukan pembangunan 6.724 km jalur kereta, 6 bandara baru, dan 8 pelabuhan penyeberangan baru.

Di Kementerian ESDM anggaran akan digunakan untuk mendistribusikan konverter kit BBM ke BBG kepada petani dan nelayan sebanyak 43.560 unit. Lalu melanjutkan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap I yaitu ruas Semarang-Batang dengan panjang 62,4 km dan akan disusul tahap II.

"Serta untuk pembangunan PLTS rooftop sebanyak 144 unit," ucapnya.

Baca juga: Tingkatkan Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah, ALAMI Luncurkan Fajr Academy

Selanjutnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Terdiri dari pembangunan BTS lastmile baru di 332 lokasi, penyediaan 9.755 titik akses internet baru, penyediaan kapasitas satelit sebesar 37 gbps, dan pembangunan data center nasional di 2 lokasi.

Sedangkan melalui Kementerian Pertanian akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 3.213 hektar lahan, embung pertanian sebanyak 391 unit, dan optimalisasi lahan sebanyak 521 km persegi.

Baca juga: Bantah Tudingan Akun Dark Tracer soal Kebocoran Data, Indodax Tempuh Jalur Hukum

Isa memaparkan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun depan adalah akselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kemudian diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, antara lain bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi. Kemudian untuk penyelesaian proyek strategis nasional, dan pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.

"Serta kebijakan yang terpenting adalah terus meningkatkan sinergi dan integrasi pendanaan antara kementerian/lembaga, pemeritah pusat dan pemerintah daerah, serta juga keterlibatan swasta bekerja sama dengan pemerintah melalui skema KPBU," pungkasnya.

Baca juga: Tiga Kota Ini Mulai Uji Coba Kompor Listrik 1.000 Watt