Sri Mulyani Usul Tambah PMN Rp 15,5 Triliun buat Bangun Jalan Tol hingga Perawatan Pesawat Garuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan penambahan suntikan dana untuk tiga badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp 15,5 triliun. Tambahan PMN itu dapat diambil dari alokasi cadangan pembiayaan APBN 2022 yang sebesar Rp 21,48 triliun.

"Dalam Undang-undang APBN, ada cadangan pembiayaan sebesar Rp 21,48 triliun, maka itu kami mengusulkan (penambahan PMN)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Secara rinci, ketiga perusahaan pelat merah yang akan ditambah modalnya yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, serta Bank Tanah senilai Rp 500 miliar.

Baca juga: Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN dalam Bentuk Barang Milik Negara

Sri Mulyani menjelaskan, suntikan modal pada Hutama Karya merupakan kelanjutan PMN dari periode-periode sebelumnya dengan tujuan penyelesaian konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I.

Pada Bank Tanah, dana PMN di antaranya akan digunakan untuk pengadaan tanah seluas 14.086,5 hektar dan pengembangan tanah seluas 444,5 hektar.

Sementara pada Garuda Indonesia, suntikan PMN akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan maintenance, restorasi, maintenance reserve, dan modal kerja perusahaan.

Hutama Karya perlu bangun tol di tengah kerugian

Kondisi keuangan Hutama Karya memburuk, meski demikian pembangunan jalan tol yang menjadi penugasan pemerintah perlu dirampungkan. Oleh sebab itu, suntikan PMN diperlukan untuk bisa menyelesaikan pembangunan Tol Trans Sumatera.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kerugian Hutama Karya akan membengkak hingga 6 triliun pada 2026. Peningkatan kerugian itu di antaranya karena pengerjaan pembangunan sejumlah tol.

"Diperkirakan di 2026 Hutama Karya mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban Kemenkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Dia menyebutkan, Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp 2 triliun pada 2020 dan Rp 2,4 triliun pada 2021 yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung.

Di sisi lain, sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatera ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncanakan di awal.

Selain itu, Hutama Karya juga mengalami peningkatan ekuitas dan liabilitas karena PMN dan penarikan porsi utang untuk pembangunan JTTS.

"Kalau lihat dari periode 2014 ke kuartal II-2022 telah terjadi peningkatan aset sebesar 2.000 persen, sementara liabilitas naik 1.300 persen dan karena dukungan pemerintah maka ekuitas tumbuh sebesar 5.454 persen," paparnya.

Bila melihat rasionya, debt to EBITDA perusahaan mengalami peningkatan hingga 14,49 kali yang menunjukkan bahwa Hutama Karya berpotensi tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar kewajibannya.