Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan adanya penyediaan anggaran sebesar Rp 100 triliun per tahun untuk menyerap komoditas bahan pokok hasil para petani.

Zulkifli mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung kesejahteraan para petani sehingga mereka bisa fokus menanam yang pada akhirnya harga bahan pokok terjangkau dan pasokan terjaga.

"Petani itu dari 50 tahun tidak beranjak kesejahteraannya. Kita ingin petani mengurus pertanian saja, tidak perlu mengurus harga. Kita akan atur itu sehingga Rp 100 triliun kita ajukan setahun," katanya dilansir dari Antara, Minggu (25/9/2022).

Zulkifli mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan jika disetujui maka BUMN seperti Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan menyerap hasil pertanian para petani.

Baca juga: Membandingkan Harga BBM Nonsubsidi Pertamina RI Vs Petronas Malaysia

"Nanti ada RNI atau Bulog yang akan melakukan itu rencananya. Memang mesti harus duduk bersama lagi," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut dia, jika usulan ini disetujui Presiden Joko Widodo, maka kebutuhan pangan nasional akan tercukupi bahkan sekaligus meminimalisir impor pangan.

Sementara itu, Zulkifli menuturkan harga kebutuhan pokok sejauh ini masih relatif stabil meski tergolong rawan mengingat tidak adanya cadangan pangan seperti jagung dan kedelai sehingga perlu ditata lebih lanjut.

"Negara ini tidak ada stoknya, jagung tidak ada, kedelai tidak ada makanya ini harus ditata lagi," tegas Zulkifli.

Baca juga: Jejak Bisnis Wanita Emas: Menangi Tender Tol Semarang-Demak

Harga beras naik

Di sisi lain, ia mengakui bahwa harga beras saat ini mulai naik karena harga gabah naik dari Rp 4.400 menjadi Rp 5.500 karena di tiap daerah di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten membuat gabah.

Meski demikian, ia menegaskan segera mencari solusi untuk dapat menstabilkan harga beras mengingat pengaruhnya terhadap inflasi akan sangat tinggi.

"Soal beras tidak ada tawar menawar karena pengaruh beras terhadap (headline) inflasi 3,3 persen. Beras langka tidak kebayang. Impor pun saya rela agar itu betul-betul dijaga. Kalau mahal harus ada operasi pasar," jelasnya.

Oleh sebab itu, Zulkifli menyatakan peran Perum Bulog sebagai stabilisator harga harus dikembalikan seiring kondisi perusahaan BUMN ini sedang sulit mengingat susah mendistribusikan stok beras sebanyak 800 ribu ton karena ada bantuan sosial.

Baca juga: Bak Bumi dan Langit, Membandingkan Laba Pertamina Vs Petronas Malaysia

"800 ribu ton persediaannya. Ini bingung stoknya banyak tapi susah keluar. Dulu ada RASKIN, tiga bulan keluar. Jadi Bulog itu stabilisasi harus seperti dulu. Jangan komersil," tegasnya.

Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya kenaikan harga beras mengingat pemerintah akan memberi subsidi terhadap selisih harga jualnya.

"Misalnya harga beras dari Bulog sekian, lebih, bisa dibantu subsidi jadi tidak perlu khawatir sebetulnya karena dibiayai pemerintah (selisih harganya)," katanya. 

Zulkifli memastikan masyarakat tidak akan membayar lebih mahal terhadap harga beras mengingat pemerintah memiliki memiliki mekanisme cadangan stabilisasi harga dan pasokan (CSHP) ini.

Ia mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyelenggarakan operasi pasar di sejumlah wilayah dalam rangka mengendalikan kenaikan harga beras.

Baca juga: 10 Produk Tabungan Bank yang Gratis Biaya Admin