Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil Sebut Tak Semua Negara Ingin Negara Berkembang Jadi Negara Maju

Kompas.com - 26/09/2022, 16:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tak semua negara maju mau mendukung negara berkembang bertransformasi menjadi negara maju. Ia bilang, sebagian negara maju tak ingin Indonesia melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Menurut Bahlil, kondisi itu disadarinya usai melakukan pertemuan tingkat menteri dengan negara-negara anggota G20 di Bali. Pada forum itu sempat diperdebatkan mengenai kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA.

"Ternyata tidak semua negara di dunia ini ingin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi penciptaan nilai tambah dan kolaborasi dengan UMKM, ternyata itu belum menjadi satu konsensus utuh bagi negara G20," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Harga Karbon di TIIMM G20 Tak Disepakati, Bahlil: Kami Sudah Perjuangkan

Lantaran hilirisasi belum menjadi kesepakatan bersama, kata dia, Indonesia pun terus memperjuangkan dalam forum-forum G20 untuk kebijakan menciptakan nilai tambah SDA bisa disepakati. Menurut Bahlil, ia menekankan, bahwa kebijakan hilirisasi yang dilakukan menjadi kunci utama untuk RI bisa naik kelas menjadi negara maju.

"Saya katakan (dalam forum) bahwa ini perintah Presiden, tidak ada cara lain untuk Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, selain harus dengan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," kata dia.

"Perdebatan berbulan-bulan. Alhamdulillah sudah lolos, jadi sekarang enggak boleh lagi ada negara lain untuk menghambat tentang hilirisasi, sudah di-goal-kan, dan nilai tambah ujungnya," lanjut Bahlil.

Upaya Indonesia untuk mendorong kolaborasi antara investor asing dengan pengusaha daerah atau UMKM, juga sempat ditentang. Bahlil bilang, meskipun RI sudah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur hal itu, namun negara lain belum menerimanya.

Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Masih Terjadi Ketidakadilan Arus Investasi

Menurutnya, Indonesia mempertahankan pendiriannya dan berdebat dengan delegasi sejumlah negara, termasuk United Kingdom (UK), Eropa, dan Amerika Serikat. Lewat perdebatan yang setidaknya memakan waktu tiga jam itu, negara-negara G20 mulai memahami perlunya investor asing berkolaborasi dengan pengusaha daerah.

Ia menambahkan, pada perdebatan itu, Indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Brasil, Argentina, hingga negara-negara Afrika.

"Bahwa investor FDI (yang melakukan investasi langsung di dalam negeri), wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah, dan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri, dan itu didukung oleh negara-negara berkembang lain," kata dia.

"Jadi dua poin ini, ternyata saya juga baru memahami secara mendalam, bahwa tidak semua negara-negara maju itu mau negara-negara berkembang bisa maju seperti mereka," imbuhnya.

Bahlil menambahkan, pada kesempatan tersebut, dirinya juga melayangkan protes kepada negara-negara maju yang nampak 'menghalangi' upaya negara-negara berkembang untuk bisa naik kelas. Menurutnya, perdebatan itu berujung pada negara-negara G20 menyetujui langkah Indonesia untuk melakukan hiliriasi SDA.

"Lewat pidato pembukaan saya katakan 'bahwa apakah salah kami negara berkembang ikut jejak negara-negara maju, yang telah menaiki anak tangga satu kena tangga yang lain, dari negara berkembang menuju negara maju dengan hilirisasi?' Saya gituin mereka dan alhamdullilah sudah disetujui," pungkasnya.

Baca juga: Serukan Anggota ASEAN Kompak, Bahlil Curcol soal Gugatan Nikel RI oleh Uni Eropa

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com