Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Pangan Sebut Cadangan Beras Pemerintah Hanya 800.000 Ton

Kompas.com - 03/10/2022, 13:30 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersedia di Perum Bulog saat ini hanya 800.000 ton.

Menurut Badan Pangan Nasional, angka ini masih di bawah batas aman 1,1 juta ton - 1,5 juta ton.

Arief mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penyerapan CBP di Sulawesi Selatan untuk menambah ketersediaan mencapai 1,2 juta ton.

"Jadi berapa pun yang diminta kita harus penuhi, per minggu ini kita harus siapkan," kata Arief saat ditemui di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Jaga Harga Beras Stabil, Mendag Zulhas: Pemda Harus Ikut Intervensi

Penyebab kenaikan harga beras

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso buka suara soal kenaikan harga beras.

Budi mengatakan, kenaikan harga beras disebabkan karena faktor cuaca, distribusi dan pihak swasta yang mulai menguasai pasar.

"Selain terganggu karena cuaca, tapi dengan berkembangnya swasta-swasta memproduksi beras dengan teknologi tinggi, pabrik ini mereka menguasai dan sampai hari ini juga tidak ada pengendalian buat mereka," kata Budi.

Baca juga: Soal Harga Beras, Mendag: Presiden Tiap Hari Telepon agar Tak Lengah

Bulog tuding swasta rusak harga beras di lapangan

Budi mengatakan, Bulog bahkan harus berebut alat angkut dengan pihak swasta. Hal ini, menurut dia, membuat pemerintah kalah dalam penyesuaian harga beras.

"Produksi beras atau gabah rebutan angkutnya rebutan sama swasta sehingga kita kalah juga, kalau mau yang sesuai dengan harga swasta," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pihaknya dalam memenuhi CBP mengikuti aturan batasan harga pembelian. Sedangkan, pihak swasta hingga saat ini bergerak bebas tanpa dibatasi aturan.

"Mereka merusak harga di lapangan, petaninya tidak dapatkan harga yang sesuai, saya tahu persis sehingga satgas pangan yang harus bergerak, jangan diberikan juga kesempatan mereka bermain seperti itu," ucap dia.

Baca juga: Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com