Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan indikator penghitung inflasi terus merangkak naik. Tercatat pada September kemarin, tingkat inflasi mencapai 1,17 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Lonjakan inflasi pada bulan kemarin itu utamanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini tercermin dari tingginya andil komoditas bensin dan solar terhadap tingkat inflasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, realisasi inflasi tersebut masih 'ringan'. Kenaikan IHK sendiri sudah diprediksi oleh pemerintah, setelah harga Pertalite, Solar, dan Pertamax disesuaikan pada awal September.

Baca juga: Inflasi Capai Level Tertinggi Sejak Desember 2014, Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 15.300 per Dollar AS

"Memang sudah diprediksi kenaikan harga BBM akan menaikan harga barang dan jasa, inflasi," ujar dia, dalam konferensi pers BPS, Senin (3/10/20222).

Namun demikian, Tito menyebutkan, laju inflasi tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya tingkat inflasi secara nasional bisa ditekan dengan fokus pengendalian IHK pada tingkat daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah didorong untuk berpartisipasi secara aktif untuk mengendalikan harga komoditas di masing-masing daerah.

"Akan ada iklim kompetiif di antara rekan-rekan kepala daerah, bersinergi dengan unsur dearh masing-masing, untuk menekan inflasi daerah masing-masing," katanya.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Jadi Biang Kerok Inflasi Sentuh Level Tertinggi sejak Desember 2014

Guna meredam tingkat inflasi, mantan Kapolri itu mengungkapkan, terdapat sejumlah instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, seperti memanfaatkan APBD. Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah telah diperkenankan untuk memanfaatkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) untuk penanganan inflasi.

Kemudian, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pasalnya, sampai dengan Oktober 2022, alokasi anggaran BTT masih mencapai Rp 7 triliun.

"Sebagian mungkin bisa dialokasikan untuk menjaga kemungkinan terjadinya bencana, termasuk bencana alam, tapi sebagian lagi, realisasi belanja yang riil adalh untuk mengendalikan inflasi masing-masing," tutur Tito Karnavian.

Terakhir, pimpinan daerah pada tingkat desa dapat memanfaatkan anggaran dana desa. Sesuai dengan Kepmendes PDTT, sekitar 30 persen dari sisa dana desa dapat dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial.

"Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi masing-masing, maka otomatis angka nasional juga akan bisa dikendalikan," ucap Tito Karnavian.

Baca juga: Kunci Mengendalikan Inflasi, BI: Inflasi Pangan Harus Dijaga di 5 Persen