PLN Kelebihan Pasokan Listrik, ESDM: Disyukuri Saja daripada Kekurangan Energi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan kelebihan pasokan listrik yang dialami oleh PT PLN (Persero) tidak perlu dirisaukan dan kemudian menyalahkan banyak pihak.

Dia mengungkapkan, di saat banyak negara mengalami krisis energi. Justru Indonesia mengalami kelebihan energi. Alih-alih mengeluhkan apa yang terjadi, Rida mendorong agar hal ini disyukuri, mengingat banyak negara lain saat ini mengalami krisis energi.

“Daripada dikeluhkan, lebih baik disyukuri. Saya memandang ini positif, daripada kita kekurangan energi, di mana saat ini banyak negara mengalami kekurangan energi,” kata Rida dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) pada Senin (10/10/2022).

Rida mengatakan, saat ini ada banyak investor berharap akan tersedianya energi hijau, untuk mendukung investasi mereka. Tantangannya saat ini adalah, kapasitas energi dengan pembangkit fosil masih mendominasi, usai berhasilnya program 35.000 megawatt atau 35 gigawatt.

Baca juga: Terlalu Banyak Pembangkit, Listrik PLN Jadi Oversupply dan Bikin Rugi

“Berhasilnya program 35.000 Mega Watt itu mendorong over capasity, sayangnya ini tidak berhasil pada pertumbuhan ekonomi yang saat itu ditargetkan 7-8 persen, dan hanya tumbuh 5 persen,” lanjut Rida.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menilai megaproyek pembangkit listrik 35 gigawatt (GW) dalam periode 2015-2019, menjadi penyebab kelebihan kapasitas listrik atau over capacity yang terjadi di PT PLN.

Menurut dia, pada tahun tersebut, pemerintah terlalu optimis dengan permintaan listrik masyarakat. Pasalnya, di tahun 2014 masyarakat cenderung kesulitan dalam hal memperoleh listrik. Misalkan saja untuk keperluan industri, harus menunggu sekitar 1 tahun.

“Over capacity ini kan terjadi karena perencanaan yang terlalu optimis terhadap permintaan listrik, sehingga dimulailah megaproyek 35 GW. Program tersebut direncanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di tahun 2014, kondisi listrik kita masih sulit, dan orang kalau mau nambah listrik harus antre,” kata Fabby kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Untuk itu, Rida mendorong agar transisi energi bisa segera dilakukan. Hal ini karena transisi energi merupakan kunci dalam mendorong keberlangsungan pembangunan dan mengatasi masalah perubahan iklim.

“Maka itu, di G20 kami memiliki 3 prioritas dalam transisi energi, menetapkan tiga area prioritas transisi energi, yakni mengamankan aksesibitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, dan memajukan pembiayaan energi,” lanjut Rida.

Rida mengatakan, dalam acara The Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) telah mencapai kesepakatan, Bali Compact, yang terdiri dari sembilan prinsip sukarela untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif, untuk memastikan transisi energi yang lancar dan efektif, sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional masing-masing negara G20.

Indonesia juga telah menetapkan peta jalan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Dengan peta jalan ini, ditargetkan pembangunan 700 GigaWatt (GW) energi baru pada bauran energi, yang berasal dari energi matahari, air, angin, laut, biomassa, dan panas bumi, juga hidrogen dan energi nuklir.

“Untuk mendukung transisi energi, mineral-mineral kritis juga diperlukan untuk mendukung pengaplikasian energi baru dan teknologi bersih. Untuk mendukung transisi energi, mineral kritis diperlukan dalam mengaplikasikan energi baru dan teknologi bersih, seperti turbin angin, panel surya, dan teknologi maju lainnya,” tegas dia.

Baca juga: Megaproyek 35 GW Dinilai Jadi Penyebab PLN Kelebihan Pasokan Listrik