Jokowi Sebut Inflasi RI Masih Terjaga meski Harga BBM Naik karena Pengendalian Harga Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut laju inflasi September 2022 yang sebesar 5,95 persen secara tahunan (year on year/yoy) cukup terkendali, sebab lebih rendah dari perkiraan pemerintah. Hal ini tak lepas dari intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan, mulanya karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Solar dan Pertalite, laju inflasi bakal menyentuh 6,8 persen pada September 2022. Namun langkah pemerintah daerah (pemda) menjaga pasokan pangan membuat realisasinya lebih rendah.

"Perkiraan kenaikan inflasi karena kenaikan BBM kemarin dihitung 6,8 persen, tapi jatuhnya di 5,9 persen. Ini karena pemda-pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek-cek, secara sampling sudah bergerak," ujarnya dalam Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Gara-gara Krisis dan Inflasi, Jokowi: 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

Upaya pemda kendalikan harga pangan

Jokowi menjelaskan, pemerintah pusat telah mewajibkan pemda membelanjakan 2 persen dari anggaran dana transfer umum (DTU) dan anggaran dari belanja tak terduga untuk pengendalian inflasi di daerahnya, seiring dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM.

Ia mencontohkan, langkah pengendalian itu dapat dilakukan pemda untuk menyubsidi ongkos logistik pengiriman bahan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Baca juga: Jokowi: Dunia Dalam Posisi Krisis, Tapi Indonesia Masih Dipercaya untuk Jadi Tujuan Investasi

Kenaikan harga bawang merah

Misalnya, ketika Lampung mengalami kenaikan harga bawang merah seiring permintaan yang tak seimbang dengan pasokan, maka komoditas itu perlu ditambah pasokannya dari pusat produksi, yaitu Brebes. Maka dalam hal ini, biaya angkut bawang merah dari Brebes ke Lampung menjadi ditanggung pemda.

"Ongkos berapa sih dari Brebes ke Lampung, saya cek, itu Rp 3,5 juta, padahal APBD-nya bermiliar-miliar. Hal-hal kecil-kecil seperti ini harus kita urus," ungkap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Kenaikan harga telur ayam

Begitu pula ketika harga telur di DKI Jakarta mengalami kenaikan, maka perlu ditambah pasokannya dari Blitar, sebagai daerah produsen telur. Kemudian ongkos angkut telur dari Blitar ke DKI Jakarta tersebut yang kemudian disubsidi pemda.

"Sehingga harga itu adalah benar-benar harga peternak, harga petani. Ini enggak ada negara yang kerja kayak kita, yang sedetil itu," pungkasnya.

Baca juga: Galau Harga Telur