Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Ditanggung APBN? Ini Kata Luhut

Kompas.com - 12/10/2022, 17:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum diputuskan akan ditanggung APBN atau tidak. Sebab, masih menjadi pembahasan di internal pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih bersifat business to business (B2B) antara perusahaan konsorsium Indonesia dengan China.

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B2B," ujarnya saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Bakal Ditinjau Jokowi dan Xi Jinping, Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Uji Dinamis Rampung

Kendati demikian, Luhut tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

Seperti diketahui, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema business to business (B2B).

Baca juga: Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero). Adapun KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium BUMN.

Proyek kereta modern ini sudah dimulai sejak tahun 2016 yang mulanya ditargetkan rampung pada 2019, namun beberapa hambatan membuat targetnya mundur ke 2023.

Mulanya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun, tetapi perhitungan terakhir diperkirakan menjadi sekitar 8 miliar dolar AS. Artinya naik sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

"Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru, ditambah adanya pinjaman. Ini yang sekarang kami sedang rundingkan," lanjutnya.

Ia menyatakan, nilai pasti dari pembengkakan biaya proyek tersebut akan muncul setelah rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diteruskan, ketimbang jadi proyek yang mangkrak.

"Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus jadikan saja karena enggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com